KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI TIMOR LOROSAE  

RINGKASAN PERATURAN 

Pengantar

Komisi ini merupakan suatu lembaga independen di tingkat nasional, yang akan menyelidiki tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara bulan April 1974 dan Oktober 1999 dan memfasilitasi upaya rekonsiliasi di kalangan masyarakat, bagi mereka yang melakukan pelanggaran ringan.  

Komisi dimaksud, mulanya diusulkan oleh CNRT dalam Kongresnya yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2000 lalu. Perencanaan terperinci tentang pelaksanaannya dilalukan oleh Panitia Acara yang terdiri atas wakil-wakil dari CNRT, enam orang dari LSM-LSM Timor Lorosae, UNHCR, dan UNTAET Unit HAM. Dengan dukungan resmi dari Dewan Nasional dan Kabinet Panitia Acara telah mengadakan konsultasi di setiap Distrik tentang Komisi yang telah diusulkan itu.  

Jadwal  

Komisi tersebut diharapkan akan memulai kegiatannya pada achir tahun 2001. Akan bekerja selama dua tahun (dengan perpanjangan waktu enam bulan bila dianggap perlu). Pada achir masa kerjanya akan membuat laporan kepada pemerintah termasuk membuat rekomendasi-rekomendasi tentang tindak lanjut dari proses rekonsiliasi dan promosi hak-hak asasi manusia.      

Struktur  

Komisi akan diketuai oleh 5-7 Anggota Komisi Nasional. Selain sebuah kantor nasional, diharapkan Komisi ini dapat memiliki sampai 6 Kantor Regional yang terdiri dari 25-30 Anggota Komisi Regional. Kantor-kantor Komisi akan diisi dengan tenaga staf orang Timor Lorosae, didukung sejumlah kecil pakar internasional.  

Panel Seleksi yang terdiri atas wakil-wakil dari empat partai politik, LSM-LSM, Gereja, dan dua orang yang ditunjuk PBB akan berkonsultasi dengan masyarakat dan mengusulkan nama-nama yang dianggap layak untuk menjadi Anggota Komisi dan Ketua Komisi dan kemudian akan diangkat oleh Administrator Transisi.  

Para Anggota Komisi hendaknya adalah orang-orang yang memiliki karakter moral tinggi, tidak memihak, memiliki integritas, komitmen pada hak-hak asasi manusia, dan berkompeten. Mereka bukanlah tokoh dengan profil politik yang tinggi, atau memiliki hubungan darah sebagai suami atau isteri, pada tingkat pertama (orang tua/anak, saudara kandung) dengan Anggota Komisi lainnya. Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah Anggota Komisi harus wanita. Para Anggota Komisi akan diambil sumpah tentang independensi dan imparsialitas mereka.   

Fungsi-fungsi  

Komisi memiliki tiga fungsi pokok.  

Komisi diberi mandat untuk mengadakan investigasi terhadap berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di Timor Lorosae antara tanggal 25 April 1974 (Revolusi Bunga di Portugal) dan tanggal 25 Oktober 1999 (pada awal keberadaan UNTAET) namun dalam konteks konflik politik.  

Komisi akan memberikan pertimbangan khusus terhadap (a) kejadian-kejadian sebelum dan sesudah jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, dan (b) masa sebelum dan sesudah invasi Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975 dan dampak daripada kehadiran Indonesia sampai tanggal 25 Oktober 1999.  

Untuk tujuan ini, Komisi dapat:  

• mengadakan sidang-sidang (baik yang sifatnya terbuka maupun tertutup),

• meminta para saksi untuk mengikuti sidang-sidang menyampaikan bukti-bukti kepada Komisi,

• meminta kepada pihak kepolisian agar dapat melakukan penyelidikan tentang latar belakang bukti-bukti pelanggaran yang dianggap relevan,

• mengatur diadakannya penggalian mayat-mayat dengan izin dari Kantor Kejaksaan Umum,

• meminta informasi dari para aparat dan pihak-pihak lainnya dari negara lain,

• mengadakan sidang-sidang di luar Timor Lorosae dengan izin Administrator Transisi,

• membuat pengaturan khusus untuk diadakannya sidang-sidang dimana dapat dilibatkan kelompok-kelompok khusus dari para korban, seperti halnya perempuan dan anak-anak,

• melakukan penelitian dan penyelidikan tambahan untuk memungkinkan sebuah laporan yang komprehensif dan kuat.

Kantor Komisi Nasional akan mengadakan investigasi tentang kasus-kasus khusus, penilitian sejarah, dan mengatur proses pengumpulan penyataan di seluruh Timor Lorosae. Kantor-Kantor Regional akan mendukung Kantor Nasional dalam melaksanakan tugas ini dan akan mengatur proses pengumpulan penyataan-penyataan dari masyarakat.  

Semua bukti yang diterima Komisi dapat dimanfaatkan untuk menuntut orang-orang. Akan tetapi, seorang saksi tidak boleh dipaksa untuk menyalahkan dirinya sendiri dan mempunyai hak untuk diwakili oleh seorang penasehat hukum di dalam sidang. Para Pastor, ahli huku, dan dokter memiliki kewajiban professional tertentu terhadap klien-klien mereka yang harus dihormati.  

Hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran kriminal menurut Peraturan ini ialah:

• memberi kepada Komisi informasi yang menyesatkan dan tidak benar,

• tidak mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Komisi untuk menghadap, memberikan bukti dan/atau memperlihatkan bukti yang terkait dengan penyelidikan Komisi. 

Melalui proses penyelidikan Komisi, orang-orang Timor Lorosae akan mampu tampil dan meceriterakan tentang apa yang telah terjadi pada mereka sejak tahun 1974. Ceritera yang benar berarti mengakui penderitaan para korban dan membantu menyembuhkannya. Bukti yang dihimpun oleh Komisi akan membantu pula diadakannya tuntutan terhadap mereka yang bertanggungjawab atas perencanaan atau pelaksanaan kejahatan-kejahatan berat dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.

Fungsi kedua Komisi ini ialah memfasilitasikan rekonsiliasi komunitas. Komisi ini berdasarkan pada prinsip bahwa suatu rekonsiliasi murni perlu adanya keadilan dan setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya.  

Mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan berat dapat dituntut berdasarkan Peraturan No. 2000/15 tentang Pendirian Panel-Panel dengan Jurisdiksi Eksklusif tentang Kejahatan Kriminal yang Berat.    

Peraturan tentang rekonsiliasi mengakui bahwa terdapat banyak sekali orang yang melalukan pelanggaran ringan dan bersedia untuk berekonsiliasi dengan komunitas masing-masing. Maka Komisi dalam hal ini diberi tugas untuk memfasilitasi ‘Perjanjian Rekonsiliasi Komunitas’ (PRK) antara masyarakat setempat dan para pelaku pelanggaran ringan.  

Isi  

Bagaimanakah sebuah kejahatan dianggap ringan dapat ditentukan oleh:

• sifat kejahatan; contoh, pelanggaran seperti mencuri, perampokan ringan, pembakaran rumah (selain hal-hal yang dapat menjebabkan kematian dan luka), pembantaian ternak atau pengrusakan hasil panen, dapat dianggap sebagai pelanggaran ringan yang bisa dijadikan bahan untuk suatu proses rekonsiliasi komunitas;
• jumlah perbuatan yang dilalukan secara perorangan;
• peranan setiap orang dalam pelaksanaan kejahatan, contohnya, seseorang yang menuruti perintah orang-orang lain untuk melalukan kejahatan dapat diselesaikan melalui proses rekonsiliasi komunitas.

Kejahatan-kejahatan berat seperti halnya pembunuhan, perkosaan, mengorganisir atau merencanakan kejahatan-kejahatan serta kejahatan-kejahatan terhadap umat manusia tidak mungkin dianggap sebagai kejahatan ringan dan tidak akan mungkin menjadi urusan Komisi.   

Proses  

Seseorang yang melalukan pelanggaran ringan dan berniat memanfaatkan proses rekonsiliasi komunitas dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

• memhubungi kantor Komisi,
• menyampaikan pernyataan tertulis;
• menghadiri suatu sidang,
• melalukan suatu tindakan yang terkait dengan rekonsiliasi komunitas.

Sidang-sidang dapat dilakukan pada tingkat regional. Sebuah panel yang terdiri dari para pemimpin local, diketuai Anggota Komisi Regional, akan mengadakan pertemuan bersama dengan si pelanggar, korban dan anggota-anggota masyarakat setempat. Langkah-langkah akan diambil untuk melindungi para korban dan saksi-saksi yang menghadap Komisi dan untuk menjamin bahwa setiap orang diperlakukan dengan baik dan hormat dan dapat berkomunikasi dalam bahasa apa saja.  

Pada sidang, panel dapat menanyakan kepada seseorang tentang keterlibatan orang lain dalam perbuatan yang terkait. Seandainya pihak yang ditanya menolah menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu tanpa alasan yang valid, panel dapat menghentikan sidang dan mengajukan kembali pernyataan aslinya kepada Jaksa Umum. Setelah pemeriksaan, panel akan merekomendasikan suatu ‘tindakan rekonsiliasi’ kepada seseorang berupa, contohnya, bakti sosial, perbaikan, permintaan maaf di depan umum, dan/atau tindakan pengampunan lainnya. Jika seseorang menyetujui tindakan semacam itu, suatu ‘perjanjian rekonsiliasi komunitas’ akan dibuat dan dicatat di Kantor Pengadilan terdekat. Perjanjian-perjanjian rekonsiliasi komunitas tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia atau melampaui batas. Kegagalan dalam mematuhinya akan dianggap sebagai pelanggaran kriminal dan dapat dihukum dengan 1 tahun penjara dan/atau dendas sebesar US$3000. Seorang pelenggar yang telah menyelesaikan suatu perjanjian tidak boleh dituntut atau diperkerakan dalam kaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dimaksud.  

Dengan berpartisipasi dalam proses ini, semua orang dapat menunjukkan kepada komunitasnya sendiri bahwa mereka telah menyesali atas perbuatan mereka dan ingin menjalani hidup bersama dalam damai. Orang-orang yang tidak mau menggunakan proses Komisi akan digiring menjalani proses tuntutan hukum normal sekarang, atau di kemudian hari.  

Pelanggaran Umum  

Sebagai tambahan, untuk lebih memperkuat Komisi agar mampu melaksanakan fungsi-fungsinya maka Peraturan ini akan melindungi Komisi dari campur tangan yang tidak diperkenankan. Adalah suatu pelanggaran kriminal apabila:  

• menghalang-halangi Komisi,
• mempengaruhi Komisi dengan cara yang tidak benar,
• mengancam, mengintimidasi atau mempengaruhi dengan cara yang tidak benar seseorang yang telah bekerjasama atau berniat untuk bekerjasama dengan Komisi,
• membeberkan informasi rahasia yang diterima Komisi.

Bagian lain dari Peraturan menyangkut kekebalan Komisi dan para stafnya dalam pelaksanaan tugasnya dengan niat baik dan menegaskan tentang privelege-privelege dan kekebalan yang sudah ada bagi PBB dan Lembaga-Lembaga Perwakilan Khusus PBB.

Fungsi ketiga dari Komisi adalah memformulasikan rekomendasi.  Selain dari melaporkan kepada pemerintah dan masyarakat menyangkut penemuanya, komisi juga memiliki mandat untuk merekomendasi tentang hal- hal yang relevan dengan pekerjaanya. Ini adalah bagian yang sangat penting dari pekerjaan komisi. Komisi bukan hanya menerima informasi dan memfasilitasi reconsiliasi. Juga menerima pandangan daripada para pakar, masyarakat, Gereja, LSM, Akademis dan lain lain termasuk dari Luar Timor Lorosa’e – tentang apa yang harus di buat menyangkut isu yang di hadapkan komisi.  

Bermacam macam  rekomendasi dapat di buat termasuk proposal mengenai perubahan, perubahan dan aksi yang komisi percaya harus diambil untuk menanggapi kebutuhan korban, dan untuk melindungi dan mempromosi HAM dan rekonsialisi  pada masa depan Timor Lorosa’e.

Rekomendasi  bisa juga termasuk tindakan yang bersifat hukum, politik, administrasi atau yang lain.  

Rekomenmdasi kebijakan tersebut bisa dibuat kepada pemerintah, parlemen atau  badan atau orang, termsuk komunitas internasional.  

Regulasi meminta pemerintah untuk menerima semua rekomendasi yang dibuat oleh komisi dengan mempertimbangkan implementasinya.

Copyright © 2001 Komisi Penerimaan, Kebenaran Dan Rekonsiliasi di Timor Lorosae