CAVR UPDATE December 2002

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (CAVR – singkatan Bahasa Portugis) adalah badan nasional yang bersifat independen dan memiliki kuasa hukum. Komisi ini memiliki mandat untuk menjalani pencarian kebenaran, memfasilitasi rekonsiliasi masyarakat, melaporkan pekerjaan dan hasil penelitiannya dan memberi rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut

lihat website CAVR www.easttimor-reconciliation.org

Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao de Timor Leste (CAVR)

PO Box 144, Dili, East Timor

Telephone: +670-390-311263

Mobile Phone: +670-7234705

Email: info@easttimor-reconciliation.org

Website: www.easttimor-reconciliation.org

‘Rekonsiliasi yang terpanggil memiliki dua sisi. Satu sisi adalah social….harus menciptakan suatu ruang yang aman dan perasaan dapat dipercaya yang memungkinkan adanya masyarakat sipil. Sisi yang lain adalah spiritual…. Negara dapat mendirikan komisi untuk menilai kesalahan masa lampau, namun negara tidak dapat melegislasikan penyembuhan memori…., negara tidak dapat menjamin pengampunan’.

Periode bulan Desember-Januari menghasilkan suatu kerja inti CAVR yang berkesinambungan, terutama dalam bidang rekonsiliasi masyarakat, dengan rincian yang terlampir di bawah ini. Suatu peristiwa utama adalah dengan selesainya program 3 bulan bagi tim distrik CAVR dalam 13 sub-distrik (masing-masing satu distrik). Hal ini dilanjutkan dengan loka karya evaluasi nasional 3 bulanan pertama antara Komisaris-komisaris Nasional dan Regional bersama dengan tim manajemen senior. Peristiwa utama lainnya termasuk pengembangan program Pencarian Kebenaran, intisiatif ke Timor Barat dan Indonesia, mulai disiarkannya program radio nasional mingguan pada tanggal 4 Desember, didirikannya Badan Penasihat, pengangkatan staf nasional dan internasional yang baru, dan tahap akhir rehabilitasi bekas penjara Balide. Staf Komisi mendapatkan cuti selama dua minggu dari tanggal 24 Desember hingga 6 Januari.

1. Proses rekonsiliasi masyarakat

Pada akhir bulan Januari, CAVR telah menerima 203 pernyataan dari pelaku kejahatan, dan menjalankan hearing untuk 103 kasuk dalam 10 distrik.

Akhir Desember adalah bulan terakhir kerja dalam sub distrik- sub distrik yang pertama untuk program CAVR, yaitu masa sibuk untuk hearings CRP. Malahan hingga bulan Januari hearing masih dilaksanakan. Loka karya evaluasi dengan CRP distrik baru-baru ini menunjukkan bahwa tim-tim ini sudah belajar dari pengalaman pada sub distrik pertama, kerja di masa depan akan dilengkapi dalam tiga bulan yang telah ditentukan untuk tiap-tiap sub distrik.

Aksi Rekonsiliasi Masyarakat: Permintaan maaf. Janji tidak akan mengulangi. Harus hadir dalam kelompok gereja selama 2 bulan.

5 Desember Maneluma – Aileu: 1 Pemberi pernyataan, 2 Korban plus their families.

Alasan untuk Hearing: Pencuri properti/ternak, perusakkan properti, penahanan paksa, keterlibatan kecil dengan milisi.

Aksi Rekonsiliasi Masyarakat: Permintaan maaf. Janji tidak akan mengulangi. 4 hari kerja membangun gedung masyarakat.

11 Desember Alas – Same: 7 Pemberi pernyataan, masyarakat desa dan sub-desa, 7 Korban individu

Alasan untuk Hearing: Kegiatan-kegiatan pro-otonomi, perlakuan yang mengancam, serangan dan intimidasi, keterlibatan dengan militer.

20 Desember Fatu’udu – Ainaro: 6 pemberi pernyataan. Tidak ada informasi lagi pada saat ini.

15 Januari Hatugau – Ermera: 7 Pemberi pernyataan, 3 Korban, masyarakat desa

Alasan untuk Hearing: keterlibatan dengan milisi/kelompok paramiliter, pencurian, pembakaran, intimidasi

Aksi Rekonsiliasi Masyarakat: Permintaan maaf. Janji tidak akan mengulangi. 10 hari kerja menanam pohon di halaman gereja

17 Januari Letefoho – Ermera: 10 Pemberi pernyataan, 6 Korban, town community

Reason For Hearing: keterlibatan dengan milisi/kelompok paramiliter, pembakaran, intimidasi

Aksi Rekonsiliasi Masyarakat: Permintaan maaf. Janji tidak akan mengulangi. Harus hadir dalam kelompok gereja untuk 1 pemberi pernyataan, 5 orang lainnya harus berpartisipasi dalam upacara dengan tua-tua masyarakat mereka.

Pada minggu mulai tanggal 20 Januari, staf CRP kantor nasional mengadakan loka karya-loka karya regional di Oecussi, Maliana, Aileu dan Baucau. Hal ini terpusat pada membagi pengalaman antara tim nasional dan distrik sejalan dengan selesainya kerja sub distrik yang pertama, mengembangkan kordinasi, dan mengembangkan pekerjaan sesuai dengan urutan pernyataan yang diberikan oleh pemberi pernyataan.

Dukungan lanjutan dan program pengembangan kapasitas lanjutan lainnya akan dikembangkan sebagai hasil dari proses ini.

2. Program pencarian kebenaran

Ini adalah masa konsolidasi yang penting bagi program pencarian kebenaran. Aktifitas tim distrik telah berpusat pada kelanjutan pengambilan kebenaran, dan terutama dalam mengembangkan kualitas pencatatan pernyataan. Program penelitian nasional sudah mulai dijalankan, dan dalam masa ini beberapa proyek utama akan mulai dijalankan. Persiapan telah dilakukan untuk hearing nasional bertema yang pertama, yang akan dilaksanakan pada bulan Februari mengenai tahanan politik. Sebagai tambahan, kantor nasional telah merevisi dan mengembangkan lebih lanjut sistem katalog, pengkordinasian dan penyimpanan data dan untuk analisis masa depan.

Mr Sancho Goncalves telah ditunjuk sebagai Kepala Pengambilan Pernyataan di kantor nasional. Kegiatan-kegiatan akhir pada sub distrik pertama pada bulan Desember, dan pengsosialisasian kegiatan memberikan kesempatan bagi tim pengambil pernyataan mengevaluasi kerja mereka. Kegiatan kunci dalam waktu ini adalah sejumlah loka karya regional dalam bulan Januari dengan semua tim distrik pengambil pernyataan, untuk mengevaluasi apa yang dipelajari dan mempraktekkannya agar terus mengembangkan mutu pencatatan pernyataan. Loka karya-loka karya ini berpusat terutama dalam pembentukan narasi, teknik wawancara dan pentingya melengkapi semua formulir saksi, korban dan pelaku kejahatan secara sistematik. Dalam hal ini tim dibantu oleh Ms Sophie Khan, lewat dana pembangunan kapasitas dari Jerman, dan Mr Piers Pigou, perwakilan dari International Centre for Transitional Justice di New York dan mantan anggota Komisi Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan.

Pada bulan Januari, sebuah revisi manual dari pernyataan yang diambil telah dimulai dengan tujuan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh anggota masyarakat dan jenis yang mana yang pada saat ini kurang diwakili. Hasilnya akan keluar pada bulan Februari. Sejalan dengan dilengkapinya database elektronik, kerja analisis ini akan terus ditingkatkan.

Program penelitian telah dibentuk. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, bidang kunci penelitian adalah yang termasuk pembunuhan-pembunuhan yang penting, pemindahan paksa dan kelaparan, pemenjaraan karena alasan politik dan efek kejahatan dan masa perang bagi kaum wanita dan anak-anak, militer Indonesia dan masa perang sipil. Kordinator Unit Pencarian Kebenaran, Mr Hugo Fernandes, dibantu dalam program penelitian ini oleh Penasihat Khusus, Mr Pat Walsh.

Dalam periode ini Mr Fernandes telah dibantu oleh Dr Emily Harwell untuk menyiapkan acuan terperinci untuk tiap bidang penelitian dan untuk merencanakan kegiatan penelitian untuk tema-tema ini. Dr. Harwell telah bergabung dengan CAVR untuk masa 3 bulan atas bantuan dana pembangunan kapasitas Jerman dan berasal dari kantor Human Rights Watch New York.

Dalam periode ini tim peneliti telah siap untuk hearing bertema bulan Februari mengenai tahanan politik, termasuk mengkordinasi wawancara dan pengambilan pernyataan dengan sejumlah besar bekas tahanan politik.

Penelitian lapangan tahap awal telah dilanjutkan untuk investigasi pembunuhan di Lautem, Viqueque, Quelicai/Ossu, Baguia/Mt Matebean, Atabae dan Ainaro. Kerja ini termasuk mewawancarai korban-korban dan membuat pemetaan lokasi kuburan masal dengan peralatan global positioning (GPS).

Penelitian selanjutnya adalah mengenai kelaparan dan pemindahan paksa di Viqueque, Lautem, Ainaro, Aileu dan Maliana yang juga telah dijalankan. CAVR telah mengangkat 130 mahasiswa sukarelawan untuk membantu survey kuburan nasional, untuk membantu pembuatan grafik masa puncak kematian di daerah-daerah yang berbeda.

Pada bulan Januari Program Manajer CAVR dan Kordinator Pencarian kebenaran pergi ke Jakarta. Kunjungan ini termasuk membangun kontak group, yang akan membantu dalam berbagai bidang.

Pada bulan Januari, acuan untuk penelitian terhadap kaum wanita dan tim yang direkrut untuk proyek penelitian bersama CAVR dan LSM wanita Timor FOKUPERS dan ETWave, untuk mempelajari peran dan efek konflik bagi kaum wanita dan peran mereka sebagai pendamai. Tim ini akan mendapatkan orientasi dan pelatihan yang akan dimulai bual Februari dan dibantu oleh Ms Karen Campbell-Nelson, yang disarankan oleh Universitas Artha Wacana Kristen di Kupang untuk proyek selama enam bulan.

Lokakarya evaluasi nasional pertama

Pada bulan Desember Komisaris Nasional dan Komisaris Regional bertemu bersama di Dili untuk mengadakan lokakarya evaluasi pertama yang akan diadakan secara rutin. Ini bertepatan dengan penutupan kegiatan-kegiatan di 13 sub-distrik pertama di seluruh negara.

Lokakarya tersebut di tujukan untuk menjamin bahwa CAVR belajar dari pengalamannya dan bisa memberi respons terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Lokakarya-lokakarya tersebut akan diadakan setiap tiga bulan, dan juga ditujukan untuk mengembangkan cara demokratis untuk pengemangan kebijakan dalam CAVR.

Setiap distrik mempresentasikan persoalan-persoalan dan hal-hal yang dihadapi secara khusus, hasil dari lokakarya evaluasi menunjuk bahwa secara umum masyarakat ingin kerjasama dengan CAVR. Komisaris Regional mengangkat beban pekerjaan yang berat untuk menanangi permohonan ini.

Kordinator regional dan kordinator tim distrik, dan anggota Tim Manejemen Senior dari Kantor Nasional, dan juga dari staf, berkumpul bersama Komisaris untuk sesi perencanaan praktis dalam lokakarya ini.

Perubahan-perubaha berbagai bagian program, sampai mekanisme kordinasi dan khususnya untuk mencari tau bagaimana tim-tim bekerja di lapangan, menjadi hasil dari rekomendasi-rekomendasi lokakarya tersebut.

Proses evaluasi merupakan langkah besar untuk membuat konsolidasi program distrik CAVR.

3. Acolhimento/penerimaan dan dukungan korban

Dengan perubahan status bagi orang Timor Timur yang tinggal di kamp-kamp Timor Barat sejak 31 December, CAVR telah ikut serta dalam jaringan ini untuk membagi informasi kepada masyarakat in dan membantu mereka kembali ke Timor Timur jika mau. Ini termasuk pertemuan di pos perbatasan Batugade, dan membantu merencanakan kampanya informasi umum.

Dalam bulan Januari, Program Manajer dan Kordinator Pencarian Kebenaran mengunjungi Timor Barat untuk pertemuan-pertemuan dengan LSM dan pimpinan masyarakat sipil, untuk melihat kemungkinan pengembangan kerja sama agar dapat melakukan program outreach dengan masyarakat Timor Timur di Timor Barat. Sebagai hasilnya, Komisaris Nasional telah menyetujui rencana suatu tim pekerja LSM Timor Barat, termasuk orang Timor Timur yang tinggal di Timor Barat melakukan program outreach selama 5 bulan di 4 distrik di Timor Barat. Tim-tim ini akan pergi ke Dili bulan Februari untuk orientasi dan pelatihan, dan mulai kerja di Timor Barat pada bulan Maret. Sebagai tambahan bagi program outreach ini, program terbatas pengambilan pernyataan akan dilakukan.

Di bulan Desember, tim pembangunan kapasitas dari kantor nasional mengunjungi tim distrik untuk memberikan dukungan dan pelatihan lanjutan dalam program profile masyarakat yang adalah bagian integral dari program dukungan korban. Kegiatan ini sangat disukai masyarakat, pada saat mereka berdiskusi dalam kelompok dan mencatat sejarah HAM dalam masyarakat mereka. Hasil dari kegiatan-kegiatan ini memungkinkan CAVR menganalisa lebih dekat efek kejahatan terhadap masyarakat.

Sebagai tambahan, tim dukungan korban di Kantor Nasional telah sibuk menyiapkan hearing tanggal 17-18 Februari mengenai tahanan politik.

4. Outreach masyarakat, informasi umum dan media

Program Radio CAVR, “Dalan ba Dame” (Jalan Menuju Perdamaian), mulai siaran mingguan pada tanggal 4 Desember. Program ini disiarkan pada Radio Timor Leste dan Radio Katolik Kmanek. Diskusi-diskusi diadakan untuk siaran ke seluruh radio outlet di distrik-distrik. Penerapan program ini didukung oleh USAID. Ini adalah sarana populer yang sentral untuk berbagi informasi mengenai CAVR di seluruh negeri, dengan fokus utama pada kegiatan-kegiatan distrik dan memberikan suara kepada masyarakat distrik.

Televisi Timor Leste juga menjadi sarana penyiaran sejumlah prosedur rekonsiliasi masyarakat selama bulan Desember.

Karena tim-tim distrik telah menerpakan penuh program-program CAVR sepanjang tahun, tim informasi umum tengah mempersiapkan informasi yang komprehensif dan kampanye pendidikan untuk mendukung program ini dan sasaran CAVR untuk mempromosikan HAM dan rekonsiliasi. Kampanye ini akan termasuk publikasi, program video lanjutan, musik dan acara-acara untuk meningkatkan pengertian dan antusias masyarakat.

5. Sumber daya manusia

Pengurusan staf nasional CAVR hampir selesai, dengan beberapa posisi yang harus diisi. Pada bulan Januari, 6 staf nasional bergabung: Celina Fernandes, Pejabat Hearing Korban; Jose Julio, Pejabat Acolhimento/Penerimaan; Teresa Abi Luis, Pejabat Rekonsiliasi Masyarakat; Orlando do Rego dan Jacob Freitas sebagai Pejabat Logistik /Pengemudi; dan Daniel Gomes sebagai Pembersih.

Enam posisi dalam UNDP ‘list 200’ masih belum didanai sampai pada akhir Januari, meskipun pembicaraan telah berkembang sehubungan dengan lima posisi. Mengenai posisi yang baru diisi baru-baru ini, CAVR beruntung mendapat jasa Mr Burgess sebagai Kepala Badan Hukum. Mr Burgess telah bekerja dengan UNAMET, UNTAET dan UNMISET, dengan urutan sebagai pejabat Humanitarian, Administrator Distrik (Liquica) dan Direktu Unit HAM. Pengalaman Mr Burgess dan posisinya dengan orang Timor dan organisasi-organisasi internasional akan sangat bernilai bagi CAVR.

Dua penasihat baru lainnya telah bergabung dengan CAVR di bulan Januari untuk proyek khusus, yang didanai oleh organisasi mereka. Mr Piers Pigou didanai oleh International Centre for Transitional Justice New York untuk membantu Divisi Pencari Kebenaran. Ms Karen Campbell-Nelson diajukan oleh Universitas...., untuk membantu tim proyek penelitian CAVR-FOKUPERs mengenai kejahatan terhadap kaum wanita. Proyek ini akan dimulai pada bulan Januari dan dilaporkan sesudah 6 bulan.

Lokakarya di New York mengenai

‘Pengelolaan Komisi-Komisi Kebenaran’

Pada tanggal 2-4 Desember, Ketua CAVR Aniceto Guterres Lopes dan Penasehat Kieran Dwyer berpartisipasi dalam sebuah lokakarya di New York untuk Komisi-Komisi Kebenaran masa lampau dan sementara, dengan judul ‘Pengelolaan Komisi-Komisi Kebenaran’. Diundang oleh Pusat Internasional Keadilan Transisi, lokakarya tersebut memakai pendekatan secara praktis untuk mengidentifikasikan tantangan-tantangan besar dalam pengelolaan Komisi-Komisi Kebenaran, dan memberi kesempatan kepada mereka yang sementara mengelola sebuah Komisi Kebenaran untuk membagi pengalaman dan ide-ide dari Ghana, Peru dan Timor Lorosa’e (Sierra Leone tidak hadir, walaupun seorang masyarakat sipil mewakilinya); Komisi-Komisi Kebenaran masa lampau diwakili oleh Gutemala, Argentina dan Afrika Selatan. Pada akhir lokakarya tersebut disetujui untuk mendirikan sebuah jaringan kerjasama, untuk melanjutkan pembagian informasi dan pengalaman.

Pada waktu berada di New York, tim CAVR juga berpartisipasi sebagai anggota panel dalam presentasi pada Akademi Perdamaian Internasional (yang dipimpin oleh Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mary Robinson), Organisasi bernama Masyarakat Terbuka dan Universitas New York, dan juga bertemu dengan dewan redaksi surat kabar New York Times dan beberapa organisasi-organisasi HAM internasional.

6. Dewan Penasihat

Dewan Penasihat telah didirikan dalam periode ini. Dewan ini termasuk anggota orang Timor dan internasional, dan berperan untuk meningkatkan status dan kredibilitas Komisi dan menawarkan bantuan untuk nasihat-nasihat otorisasi dan laporan balik kepada Komisaris Nasional.

· Mr Sergio Vieira de Mello (Komisioner PBB untuk HAM, bekas Wakil khusus Sekjen di Timor Timur, UNTAET)

· Mr Ian Martin (Wakil Presiden International Centre of Transitional Justice,mantan Perwakilan Khusus Sekjen di Timor Timur, UNAMET)

Dalam surat penerimaannya, Komisioner PBB untuk HAM, Mr Sergio Vieira de Mello berkata:

“ … Saya yakin bahwa Komisi menawarkan kesempatan yang menjanjikan bagi rekonsiliasi yang sungguh-sungguh dan tahan lama, dengan memberi masyarakat Timor Timur kesembuhan bagi duka mereka dan mengakui secara resmi kesengsaraan masa lalu mereka. Saya senang dapat memberikan kontribusi dalam proses ini.”

Komisi menunggu konfirmasi lanjutan mengenai keanggotaan dalam beberapa minggu mendatang.

7. Keuangan dan pendapatan

CAVR berterima kasih atas dukungan praktis yang diberikan oleh UNHCR dalam bentuk sejumlah kendaraan dan sepeda motor. Dukungan ini telah memungkinkan downsizing UNHCR sejalan dengan pengurangan keberadaannya di Timor dengan berubahnya situasi di Timor Barat.

Oleh karena musim hujan mulai, CAVR sudah membeli dan membagi kepada anggota staf di lapangan kira-kira 200 jas hujan, kasur, dan kelambu. Ini penting karena staf keluar dari rumah mereka untuk bekerja di sub-disrik selama waktu cukup panjang.

8. Kunjungan dan tamu-tamu

9. Rehabilitasi bekas penjara Balide

Pada akhir bulan Desember, kontraktor PT Rosario diberikan perpanjangan waktu kira-kira satu bulan untuk melengkapi rehabilitasi bekas penjara Balide. Tempat ini yang terletak di sebelah UNHCR, akan menjadi kantor nasional CAVR sampai akhir masa kerjanya pada pertengahan tahun 2004. Bangunan ini, direhabilitasi dengan dana bantuan Pemerintah Jepang, akan dijadikan manajemen masyarakat yang diketuai oleh ASSEPOL, asosiasi mantan tahanan politik, untuk digunakan sebagai pusat HAM dan museum.

Tantangan utama dalam merehabilitasi kompleks ini adalah untuk membuat seimbang antara konservasi bentuk-bentuk sejarahnya dan memenuhi tuntutan modern sebuah kantor. Kantor arsitek dari Tasmania Pitt and Sherry telah memberikan dukungan kuat secara arsitektural dan teknis selama proyek ini berlangsung. Pembukaan resmi dari kompleks ini akan diadakan pada tanggal 17 Februari oleh Presiden Xanana Gusmao, dirinya sebagai salah satu dari ribuan mantan tahanan politik Timor Timur. Peresmiannya akan bersamaan dengan dimulainya publik hearing mengenai pemenjaraan politik.

UPDATE/ December 2002 – January 2003

The Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR – the Portuguese acronym) is a national, independent, statutory authority. The Commission is mandated to undertake truth-seeking, facilitate community reconciliation, report on its work and findings and make recommendations for further action. For further information, visit the CAVR website at www.easttimor-reconciliation.org

Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao de Timor Leste (CAVR)

PO Box 144, Dili, East Timor

Telephone: +670-390-311263

Mobile Phone: +670-7234705

Email: info@easttimor-reconciliation.org

Website: www.easttimor-reconciliation.org

‘The reconciliation called for presents two faces. One face is social…. it must create a secure space and an atmosphere of trust that makes civil society possible. The other face is spiritual… The state can set up commissions to examine the wrongdoing of the past, but it cannot legislate the healing of memories…., it cannot guarantee forgiveness’.

The December-January period saw a continuation of core CAVR work, particularly in the area of community reconciliation, some detail on which is provided below. A major highlight was the completion by CAVR district teams of their 3-month program cycle in the first 13 sub-districts (one per district). This was followed by the first of what will be a regular 3-monthly national evaluation workshop between National and Regional Commissioners, together with the CAVR senior management team. Other highlights included the further development of the Commission’s ambitious truth-seeking program, initiatives in West Timor and Indonesia, the commencement on December 4 of a weekly national radio broadcast, the establishment of an Advisory Council, recruitment of new national and international staff, and the final stage in the rehabilitation of the former colonial prison. Commission staff took a well-earned two week break from 24 December to 6 January.

1. Community reconciliation

By the end of January, the CAVR has received 203 statements from perpetrators, and conducted hearings for 103 of these cases in 10 districts.

End-December was the final month of work in the first sub-districts of the CAVR program, meaning a busy time for CRP hearings. In fact, it has been necessary to run into January with these hearings. A recent evaluation workshop with CRP district staff indicates that as teams have learned from experience in this first sub-district, future work will be completed within the allotted three-month per sub-district.

Community Reconciliation Act: Apologise. Bound not to repeat. 2 months compulsory attendance of church group.

Reason for Hearing: Theft of property/livestock, destruction of property, forced detention, low-level involvement in militia.

Community Reconciliation Act: Apologise. Bound not to repeat. 4 days labour building community hall.

11 December Alas – Same: 7 Deponents, village community, sub-village community, 7 individual victims

Reason for Hearing: Pro-autonomy activities, threatening behaviour, assault and intimidation, involvement with military.

20 December Fatu’udu – Ainaro: 6 deponents. No further details are available at this point.

Reason for Hearing: Previous involvement with militia/paramilitary groups, theft, arson, intimidation

Community Reconciliation Act: Apologise. Bound not to repeat. 10 days labour planting trees on church land

Reason For Hearing: Previous involvement with militia/paramilitary groups, arson, intimidation

Community Reconciliation Act: Apologise. Bound not to repeat. Attendance of church scout group for 1 deponent, 5 more to participate in ceremony with their community elders only.

In the week of January 20, national office CRP staff conducted regional workshops in Oecussi, Maliana, Aileu and Baucau. These focussed on sharing experience between national and district teams as the first sub-district work is completed, improving co-ordination, and on improving work in the recording of the narrative statement by deponents.

Further support and ongoing capacity building programs will be developed as a result of this process.

2. Truth-seeking

This been an important period of consolidation of the truth-seeking program. District team activities have focused on continued statement taking, and in particular on improving the quality of statement recording. The national research program is operational, and in this period several major projects have been initiated. Preparations have been undertaken for the first national thematic hearing, in February on political prisoners. In addition, the national office has reviewed and further developed systems of cataloguing, co-ordinating and storing data, for future analysis.

Mr Sancho Goncalves has been appointed as the Head of Statement Taking at the national office. Closing activities in the first sub-district in December, and conducting socialization activities in new sub-districts provided an opportunity for statement-taking teams to evaluate their work to date. A key activity in this period has been a series of regional workshops in January with all district statement taking teams, to evaluate lessons learned and to implement practices to continually improve quality of statement recording. These workshops focused primarily on narrative composition, interview techniques and the importance of systematically completing all witness, victim and perpetrator statement forms. The team has been supported in this work by Ms Sophie Khan, brought to the Commission through German capacity building funds, and Mr Piers Pigou, a representative of the New York-based International Centre for Transitional Justice and former staff member on South African Truth and Reconciliation Commission.

In January, a manual review of statements taken to date was commenced with the objective of identifying which types of violations and events are being reported by community members and what types are at present under-represented. Results will be available in February. As fine-tuning with the electronic database is completed, this analysis work will be further enhanced.

The research program has developed significantly in this period. As reported previously, the key areas of focused research include significant massacres, forced displacement and famine, political imprisonment, the impact of violations and wartime on women and children, the Indonesian military, and the civil war period. The Co-ordinator of the Truth Seeking Unit, Mr Hugo Fernandes, is assisted in the research program by the Special Advisor, Mr Pat Walsh.

In this period Mr Fernandes has been assisted by Dr Emily Harwell in preparing detailed terms of reference for each area of research and in planning the research activities for these themes. Dr. Harwell has joined the CAVR for a three-month period with the assistance of German capacity building funds, has extensive

Indonesia

experience and has come from the Human Rights Watch New York office.

In this period the research team has prepared for the February thematic hearing on political prisoners, including co-ordinating interviews and statement taking with a wide range of former political prisoners.

Preliminary field research have continued for massacre investigations in Lautem, Viqueque, Quelicai/Ossu, Baguia/Mt Matebean, Atabae and Ainaro. This work has included conducting interviews with witnesses and mapping alleged mass grave sites with global positioning (GPS) equipment.

Further preliminary investigations into famine and forced displacement in Viqueque, Lautem, Ainaro, Aileu and Maliana have also been conducted. The CAVR has recruited 130 volunteer students to assist with a national gravestone survey, to assist in graphing peak periods of deaths in different areas.

In January the CAVR Program Manager and Co-ordinator of Truth Seeking visited Jakarta. This included establishing an

Indonesia

contact group, who will assist in various areas of research.

In January, terms of reference for a research program on women were finalised and a team recruited for a joint research project by CAVR and key Timorese women NGOs FOKUPERS and ETWave, to study the role and impact of conflict on women and their role as peacemakers. The team will receive orientation and training, and the program will commence in February. This team is assisted by Ms Karen Campbell-Nelson, who is seconded from the Artha Wacana Christian University in Kupang for this six-month project.

First national evaluation workshop

In December, National and Regional Commissioners came together in Dili for the first of what will be regular evaluation workshops. This coincided with the close of program activities in the first 13 sub-districts across the country.

The workshop was aimed at ensuring that the CAVR learns from its experience and is responsive to community aspirations and needs. These workshops will be held every three months, and are also aimed at developing democratic ways of policy development within the CAVR.

While each district presents its distinctive challenges and issues, results of the evaluation workshop indicated that generally communities are keen to work with the CAVR. Regional Commissioners highlighted the heavy workload in attempting to meet this demand.

Regional co-ordinators and district team co-ordinators, and members of the Senior Management team of the national office, from the staff, joined Commissioners for practical planning sessions of the workshop.

Changes to elements of the program, to co-ordination mechanisms and especially to how teams work in the field resulted from recommendations from this workshop.

This evaluation process was a major step in consolidating the district program of the CAVR.

3. Acolhimento/reception and victim support

The CAVR has been very active in its initiatives for West Timor in these two months.

With the 31 December change of status for East Timorese living in West Timor camps, the CAVR has participated in the networks actively seeking to share information with these communities and assist them to return to East Timor if they wish. This has included meetings at the Batugade border post, and assisting planning for public information campaigns.

In January, the Program Manager and the Co-ordinator of the Truth Seeking Division visited West Timor for meetings with NGO and civil society leaders, to explore the possibility of developing a partnership to conduct a comprehensive outreach program with East Timorese communities in West Timor. As a result, National Commissioners have approved a plan that will see small teams of West Timorese NGO workers, including East Timorese living in West Timor, conduct a 5-month outreach program in all four districts in West Timor. These teams will travel to Dili in February for orientation and training, and commence work in West Timor in March. In addition to the outreach program, a limited program of statement taking will take place.

In December, a capacity building team from the national office travelled to district teams to provide support and further training in the community profiling program which is an integral part of the victim support program. This activity is proving very popular with communities, as they gather in groups to discuss and record the human rights history of their community. Results of these activities will enable the CAVR to analyse more clearly the impact of violations upon communities.

In addition, the victim support team at the National Office has been busy preparing for the February 17-18 national hearing on political prisoners.

4. Community outreach, public information and media

The CAVR Radio Program, “Dalan ba Dame” (The Road to Peace), commenced weekly broadcasts on 4 December. The program is currently aired on Radio Timor Leste and the Catholic Radio Kmanek. Discussions are taking place to have it broadcast on the various community radio outlets in the districts. Establishment of this program was supported by USAID. This is the central popular means of sharing information about the CAVR across the country, with a major focus on covering district activities and giving voice to district communities.

Television Timor Leste has also provided coverage of a number of community reconciliation procedures during December.

As district teams are in full implementation of the CAVR program throughout the year, the public information team is preparing a comprehensive information and education campaign to support this program and the objectives of the CAVR of promoting human rights and reconciliation. This campaign will involve publications, further video programs, music and events aimed at raising community understanding and enthusiasm.

The West Timor outreach program is explained in the section on acolhimento/reception.

5. Human resources

National staffing of the CAVR is near completion, with a few remaining positions to be filled as certain elements of the program are developed. In the month of January, six national staff joined the Commission: Celina Fernandes, Victim Hearing Officer; Jose Julio, Acolhimento/Reception Officer; Teresa Abi Luis, Community Reconciliation Officer; Orlando do Rego and Jacob Freitas as Logistic Officers/Drivers; and Daniel Gomes as Cleaner.

Six positions in the UNDP ‘200 list’ remain unfunded at the end of January, though discussions are well progressed in relation to five of these. In terms of positions recently filled, the CAVR is particularly fortunate to gain the services of Mr Burgess as Principal Legal Counsel. Mr Burgess has worked with UNAMET, UNTAET and UNMISET, as Humanitarian Officer, District Administrator (Liquica) and Director of the Human Rights Unit respectively. Mr Burgess’s experience and standing with both Timorese and international organizations will be of great value to the CAVR.

Two further advisors have joined the CAVR in January for specific projects, funded through their respective organizations. Mr Piers Pigou has been funded by the New York-based International Centre for Transitional Justice to assist the CAVR Truth Seeking Division. Ms Karen Campbell-Nelson is on secondment from Artha Wacana Christian University, to assist the CAVR-FOKUPERs team research project on violence against women. This project commenced in January and will report after six months.

New York workshop on ‘Managing Truth Commissions’

On 2-4 December, CAVR Chair Aniceto Guterres Lopes and Advisor Kieran Dwyer participated in a workshop in New York for present and past Truth Commissions, entitled “Managing Truth Commissions.” Hosted by the International Centre for Transitional Justice, the workshop took a very practical approach to indentifying the major challenges of managing truth commissions, and allowed those currently managing commissions to share experiences and ideas together and with past commission representatives. Current commissions represented were Ghana, Peru and East Timor (Sierra Leone did not attend, though a civil society representative attended); past commissions represented were Guatemala, Argentina, South Africa. At the end of the workshop it was agreed to establish an affinity group, to continue practical sharing of information and experiences.

While in New York, the CAVR team also participated as panel members in presentations at International Peace Academy (chaired by former United Nations High Commissioner for Human Rights Mary Robinson), the Open Society and New York University, met with the New York Times Editorial board and a number of international human rights organisations.

6. Advisory Council

An Advisory Council of eminent individuals has been established in this period. The Council includes East Timorese and international members, and its role is to enhance the Commission’s status and credibility and offer assistance by providing authoritative advice and feedback to National Commissioners.

The composition of the Council is not yet complete, but at present its membership comprises:

· Dr. Jose Ramos Horta (Minister for Foreign Affairs, RDTL, Nobel Peace Laureate)

· Mr Sergio Vieira de Mello (United Nations High Commissioner for Human Rights, former Special Representative of the Secretary-General in East Timor, UNTAET)

· Mr Ian Martin (Vice President of International Centre of Transitional Justice, former Special Representative of the Secretary-General in East Timor, UNAMET)

In his acceptance letter, the UN High Commissioner for Human Rights, Mr Sergio Vieira de Mello, said:

“ … I am confident that the Commission offers a promising opportunity for genuine and long-lasting reconciliation, by giving the people of Timor Leste recourse to air their grievances and receive official acknowledgement of their past auffering. I look forward to contributing to that process.”

7. Finances and procurement

CAVR wishes to acknowledge generous practical support from UNHCR in the form of a number of vehicles and motorbikes. The support has been made possible by the downsizing of UNHCR as it reduces its presence in East Timor in response to the changing situation in West Timor.

With the onset of the wet season, CAVR has procured and distributed to field staff some 200 raincoats, mattresses, and mosquito nets. This is necessary because staff are away from home for extended periods working in the sub-districts.

8. Visits and visitors

9. Rehabilitation of former Balide prison

At the end of December, an extension of approximately one month was granted to the contractor PT Rosario to complete the rehabilitation of the former colonial prison in Balide. The compound, located beside UNHCR, will serve as the CAVR national office until the end of its work in mid 2004. The building, rehabilitated with a grant from the Japanese Government, will then be transferred to community management led by ASSEPOL, the ex-political prisoners association, to be used as a human rights centre and museum.

A key challenge in rehabilitating the complex has been to strike a balance between conservation of its historical prison features and meeting the demands of a modern functional office. The Tasmanian based engineering firm Pitt and Sherry have provided strong architectural and technical support throughout the project. The official opening of the complex will be conducted on 17 February by President Xanana Gusmao, himself one of many thousands of former East Timorese political prisoners. The opening will coincide with the commencement of a two-day public hearing into political imprisonment.

LAPORAN KEMAJUAN / Desember 2002 – Januari 2003

DAFTAR ISI