LAPORAN KEMAJUAN CAVR April-Mei 2003

   NB: Laporan ini juga terdapat dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Portugues

DAFTAR ISI

1. Audiensi publik mengenai perempuan dan konflik

2. Pencarian kebenaran

3. Rekonsiliasi komunitas

4. Penerimaan dan dukungan korban

5. Informasi publik dan hubungan masyarakat

6. Kepemimpinan dan manajemen

7. Keuangan

8.  Kunjungan dan tamu

9.  Amandemen

Lampiran: laporan lengkap Audiensi Publik Mengenai Perempuan dan Konflik

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR – singkatan Bahasa Portugis) adalah badan nasional yang bersifat independen dan memiliki kekuatan hukum. Komisi ini memiliki mandat untuk melakukan pencarian kebenaran, memfasilitasi rekonsiliasi masyarakat, melaporkan pekerjaan dan hasil penelitiannya dan memberi rekomendasi tindak lanjut. Untuk informasi lebih lanjut

 lihat website CAVR www.easttimor-reconciliation.org

Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste (CAVR)

PO Box 144, Dili, East Timor

Mobile +67 723 0699

Email: info@easttimor-reconciliation.org

Website: www.easttimor-reconciliation.org

 

LAPORAN KEMAJUAN CAVR, April-Mei 2003

“Kadang-kadang saya merasa ayah saya ingin berbicara mengenai apa yang terjadi di hutan. Di Radio Maubere saya mendengar kabar mengenai penyerangan-penyerangan militer Indonesia dan kekejaman-kekejaman yang mereka lakukan. Dia pernah berada di sana dan saya ingin tahu kebenaran. Tindakan kepahlawanan dan penghianatan, orang yang meninggal dan yang ditinggalkan, bunuh diri dan pembunuhan. Ketika dia mengingat-ingat kembali masa yang telah lampau, menghindari pertanyaan-pertanyaan saya dan mencampurkan perang melawan Jepang dengan perang Manufahi. Sewaktu saya mulai membicarakan hal-hal mengenai pengalamannya yang menyakitkan di hutan, dia diam seperti batu. Dia terus menangis diam-diam. Seperti embun pagi yang jatuh di atas batu.”

Luís Cardoso, The Crossing, A Story of East Timor (1997) halaman 145

1.  Audiensi publik mengenai perempuan dan konflik

Pada tanggal 28-29 April 2003 CAVR mengadakan suatu audiensi publik selama dua hari mengenai “Perempuan dan Konflik.” Audiensi ini diadakan di bekas penjara Balide, yang sekarang digunakan sebagai kantor nasional CAVR. Audiensi ini mengemukakan kenyataan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Timor Leste selama 25 tahun konflik politik dan perang antara tahun 1974-1999.

Audiensi, yang diketuai oleh tujuh Komisaris Nasional CAVR, dan dipimpin oleh Ketua CAVR Aniceto Guterres Lopes, mendengarkan 14 perempuan sebagai korban pelanggaran maupun saksi pelanggaran terhadap orang lain, serta beberapa saksi independen. Korban mewakili seluruh periode 1974-1999 dan pelanggaran-pelanggaran dari semua pihak dalam konflik di berbagai tingkat.

Dua perempuan menceriterakan bagaimana mereka diperkosa pada tahun 1975 oleh anggota FRETILIN dan UDT. Perempuan lain tiga kali rumahnya dibakar dalam jangka waktu 25 tahun yang menjadi mandat Komisi: pada tahun 1974 anggota UDT membakar rumahnya dan mengambil harta-bendanya, pada dasawarsa 1980-an tentara Indonesia membakar rumahnya, dan pada tahun 1999 milisi MAHIDI membakar rumahnya. Seorang korban mengatakan bahwa berulangkali dia mengalami pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Indonesia setelah laki-laki di desanya dibuang ke Pulau Atauro. 

Mário Carrascalão, Gubenur Timor Leste di bawah Indonesia pada tahun 1982-1992, memberi kesaksian yang disumpah. Ini untuk pertamakali CAVR mendengar kesaksian langsung dan umum dari seorang anggota senior dari rezim Indonesia. Masukan lain dibuat oleh Komisi Nasional Indonesia tentang Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang mengirim sebuah delegasi dari Jakarta untuk audiensi, sebuah konsorsium kelompok-kelompok perempuan Timor Leste, sebuah tim penelitian dari organisasi-organisasi non-pemerintah Indonesia dari Timor Barat yang meneliti kondisi di 74 kamp pengungsian di Timor Barat setelah pemindahan penduduk yang sangat besar pada bulan September 1999, dan seorang bekas pegawai negeri sipil Indonesia yang terlibat dalam pelaksanaan program keluarga berencana pemerintah di Timor Leste dari tahun 1983-1999.

Hasil kesaksian-kesaksian perempuan dari pihak pertama selama dua hari, yang sering penuh emosi dan sangat menggelisahkan, digabung dengan analisis penelitian mengenai institusi-institusi, kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek kunci di belakang pelanggaran-palanggaran tersebut. Di seluruh Dili, di rumah-rumah, pasar dan tempat-tempat kerja, orang-orang mengikuti Audiensi ini melalui televisi, dan di seluruh negeri orang-orang mendengarkan siaran langsung di radio. Seperti dikatakan oleh seorang jurnalis luar negeri yang sedang mengunjungi distrik perbatasan Maliana pada hari kedua Audiensi, “Sepertinya seluruh Maliana mendengarkan siaran radio.”

Yang paling berkesan dari kedua hari tersebut adalah harga diri dan kekuatan batin perempuan-perempuan yang memberikan kesaksian. Berulang kali, ketika mereka mengingat kembali saat-saat yang paling buruk yang mereka alami dalam kehidupan mereka, perempuan-perempuan ini berhenti di tengah-tengah linangan airmata untuk mendapatkan ketenangan kembali. Mereka berusaha keras untuk terus berbicara, karena mereka menganggap bahwa menceritakan pengalaman itu penting bagi mereka, dan masa kebisuan mengenai hal ini telah berakhir.

Desa kecil saya terletak di pegunungan, yang tidak bisa dimasuki mobil. Tidak pernah ada pimpinan yang datang menengok kami. Tetapi hari ini, dengan berkat Allah, CAVR membuka jalan untuk perempuan, untuk duduk dan menceritakan pengalaman kami kepada seluruh bangsa,”  kata Olga da Silva Amaral pada waktu membuka kesaksiannya kepada CAVR pada hari pertama Audiensi.

Audiensi merupakan bagian dari penelitian yang lebih luas mengenai perempuan dan konflik yang diadakan oleh Divisi Pencarian Kebenaran CAVR. CAVR meminta organisasi non-pemerintah Timor Leste FOKUPERS dan penasehat internasional, Karen Campbell-Nelson, untuk membantu penelitian ini. Hasil penilitian ini akan dimasukkan dalam laporan akhir bersama dengan rekomendasi-rekomendasi.

Tempat duduk tambahan disediakan untuk Audiensi atas bantuan tenda-tenda dari Japanese Engineering Group (JEG – Kelompok Zeni Pasukan Bela Diri Jepang).

Laporan lebih lengkap mengenai Audiensi bisa dibaca pada akhir Laporan Kemajuan ini.

Kunjungan Perdana Menteri

Perdana Menteri Mari Alkatiri mengadakan kunjungan resmi ke Kantor Nasional CAVR pada tanggal 14 April. Perdana Menteri meminta untuk mengadakan kunjungan resmi karena beliau tidak bisa menghadiri peresmian kantor baru, di bekas penjara Balide, pada tanggal 17 Pebruari. Perdana Menteri keliling melihat-lihat Comarca ditemani oleh Ketua CAVR, Aniceto Guterres Lopes, dan sangat tertarik dengan keistimewaan-keistimewaan bekas penjara kolonial. Kunjungan ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk mengamati kerja Komisi secara langsung dan bertemu dengan staf di tempat kerjanya. Perdana Menteri mengakhiri kunjungan dengan sebuah konferensi pers. Perdana Menteri mengatakan kepada media, “Saya senang melihat kerja CAVR karena hasilnya baik. Masih banyak yang perlu dikerjakan, tetapi CAVR mendapatkan dukungan Pemerintah … pengumpulan sejarah kita akan menjamin bahwa di masa depan anak-anak kita tidak akan melupakan sejarah kita.” (STL, 15 April 2003)

2.  Pencarian Kebenaran

CAVR ditugaskan oleh hukum untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Leste oleh semua pihak antara tahun 1974-1999. Sebanyak 80 staf CAVR ditugaskan dengan pekerjaan yang besar dan tidak gampang. Termasuk 52 orang pengambil pernyataan (empat per subdistrik, dua laki-laki/dua perempuan), 12 staf terlibat dalam membaca, mengkodefikasi dan memasukkan pernyataan ke dalam database, 12 staf peneliti, dan empat penasehat internasional. Berbagai metodologi digunakan untuk mengadakan penelitian ini termasuk pengambilan pernyataan, penelitian, dan audiensi publik. Sebuah program aktif penelitian hukum tentang hal-hal yang muncul dari pekerjaan ini juga sedang berlangsung, termasuk diskusi-diskusi mengenai hukum internasional hak asasi manusia dengan peneliti, yang dipimpin oleh kantor hukum CAVR. 

·         Pengambilan pernyataan

Sampai saat ini, CAVR telah mengambil 3.700 pernyataan di 39 subdistrik dari 65 subdistrik di Timor Leste. Pernyataan-pernyataan ini telah berada di kantor nasional dan sedang dalam proses dibaca, dikodefikasi dan dimasukkan ke dalam database. Hugo Fernandes, Koordinator Pencarian Kebenaran, mengharapkan bahwa pernyataan yang diambil akan berjumlah 5.400 sampai akhir bulan Juni. Tiga staf baru diangkat CAVR sebagai pengambil pernyataan pada bulan April-Mei: Santiago F Belo (Kantor Nasional), Octavio X Lopes dan Gaspar de Sousa (keduanya di distrik Lospalos).  Dalam periode yang sama, Susana Barnes juga diangkat oleh CAVR sebagai penasehat pengambil pernyataan dan pemrosesan data, dengan perhatian khusus untuk menjaga kualitas. Susana sebelumnya bekerja dengan Jesuit Refugee Services (JRS) di Timor Leste dan berbicara bahasa Tetun. Ken Ward, yang pada awalnya menciptakan program database CAVR, kembali ke Timor Leste pada bulan Juni untuk meningkatkan beberapa hal yang berhubungan dengan database serta membantu pekerjaan database lain yang berhubungan dengan statistik.

·         Penelitian

Penelitian mengenai sembilan tema yang disebutkan dalam Laporan Kemajuan bulan Februari-Maret 2003 telah berjalan dengan penuh. Penelitian lapangan, termasuk perjalanan dan wawancara di berbagai wilayah di Timor Leste, dilengkapi dengan tinjauan kepustakaan dan pengumpulan data yang ada di dalam dan di luar Timor Leste, yang berkaitan dengan tema-tema tersebut. Dr Gerry van Klinken, seorang ahli Indonesia yang sekarang ini tinggal di Belanda, sepanjang bulan April bekerja di CAVR untuk meninjau kembali program penelitian dan akan kembali pada bulan Juli untuk sekali lagi melakukan tinjauan lebih lanjut. Penasehat dan dukungan penelitian sehari-hari sekarang dilakukan oleh Dr Akihisa Matsuno, seorang ahli Indonesia dan Timor Leste dari Osaka University of Foreign Studies di Jepang, yang mulai bekerja di CAVR pada tanggal 28 April selama satu tahun sebagai seorang relawan PBB didukung oleh Denmark. Bekerja dengan Hugo Fernandes, Koordinator Divisi Pencarian Kebenaran, Dr Matsuno membimbing tujuh staf peneliti Timor dan juga bekerja dengan lima peneliti dari FOKUPERS, yang didampingi oleh Dr Karen Campbell-Nelson (seorang pengajar pada Universitas Kristen Artha Wacana di Kupang), bertanggungjawab untuk tema “perempuan dan konflik”.  Dr Doug Kammen, seorang ahli tentang militer Indonesia dan saat ini menjadi seorang dosen Fulbright di Universidade Nasional Timor Lorosae (UNATIL), memberikan saran CAVR dalam penelitian mengenai struktur, kebijakan, dan praktek tentara/polisi Indonesia. Dr Geoffrey Gunn yang baru-baru ini mulai bekerja dengan CAVR secara sukarela selama tiga bulan di antara mengajar di Universitas Nagasaki di Jepang, membantu penelitian mengenai  aktor-aktor internasional dan penentuan nasib sendiri.

Seluruh tim penelitian mengadakan diskusi selama dua jam setiap minggu. Sesi ini memungkinkan peneliti untuk mengenal apa yang dikerjakan oleh peneliti-peneliti lain dan  membantu meningkatan kapasitas. Diskusi meliputi berbagai tema, dari dasar-dasar penelitian sampai hal-hal yang berhubungan dengan metodologi penelitian yang canggih. Pada awal bulan Mei, CAVR mengangkat 26 mahasiswa UNATIL untuk melakukan sebuah survei batu nisan untuk membantu penelitian mengenai angka kematian dalam periode tahun 1974-1999. Nasehat teknis untuk proyek ini dilakukan oleh Dr Patrick Ball dan rekan kerjanya Romesh Silva dari American Association for the Advancement of Science (AAAS – Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan). Pada bulan April-Mei, upaya khusus dilakukan untuk mendapatkan  kepustakaan yang sudah diterbitkan mengenai Timor Leste, khususnya dalam bahasa Indonesia, dan untuk menerjemahkan bagian-bagian yang berkaitan dari kepustakaan dalam bahasa Inggris, supaya informasi ini dapat dimengerti oleh staf Timor Leste. 

·         Audiensi Publik

Audiensi Publik CAVR mengenai “Perempuan dan Konflik,” pada tanggal 28-29 April, dilaporkan pada bagian lain Laporan Kemajuan ini. Audiensi Publik akan diadakan pada tanggal 28-29 Juli dengan tema “Kelaparan dan Pemindahan Paksa.” Selanjutnya CAVR akan menyelenggarakan Audiensi Publik pada tanggal  25-27 Agustus mengenai “Konflik Partai Politik tahun 1974-1976.” Pada bulan April, Julião da Costa Cristovão Caetano diangkat menjadi staf CAVR sebagai Pejabat Audiensi Publik.

·         Penelitian hukum

Selain menangani masalah hukum sehari-hari CAVR, Tim Hukum CAVR – yang dipimpim oleh Penasehat Hukum Utama CAVR, Patrick Burgess – juga bertanggungjawab menyediakan bantuan hukum kepada Divisi Pencarian Kebenaran dan Divisi Rekonsiliasi. Sekarang ini tim hukum bekerjasama dengan tim penelitian untuk mengembangkan lembaran-lembaran acuan hukum untuk masing-masing sembilan tema penelitian. Lembaran-lembaran acuan ini menyediakan definisi-definisi hukum mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk dalam tema penelitian tersebut, memberikan ringkasan masalah-masalah hukum internasional yang relevan, dan menyediakan usulan pertanyaan-pertanyaan untuk menjamin bahwa pernyataan saksi meliputi semua unsur pelanggaran. Tim hukum juga bekerjasama dengan Tim Pengambilan Pernyataan, Tim Pengkodean, dan Tim Database untuk mengklarifikasi beberapa masalah definisi yang timbul dalam proses pengkodean. Klarifikasi definisi-definisi ini akan membantu menjamin akurasi dalam pemasukkan data, sehingga data tersebut bisa menyediakan indikasi yang dapat dipercaya mengenai pola luas pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste.

Menyusun Koleksi CAVR

CAVR ditugaskan oleh hukum tidak hanya untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia tahun 1974-1999 tetapi juga untuk “menyelenggarakan arsip dan catatan Komisi, yang memadai, untuk menjadi acuan di masa depan” (Regulasi 10/2001, Pasal 43). Sesuai dengan itu, CAVR mempunyai kewajiban untuk memilihara dokumentasi primer yang dikumpulkannya, termasuk pernyataan-pernyataan rekonsiliasi dan pencarian kebenaran dan penelitiannya yang sangat besar, untuk generasi-generasi yang akan datang, dan oleh karena itu, melakukan investasi sumberdaya, tempat, serta tenaga untuk tujuan itu.  Pada koleksi yang berkembang dengan cepat itu akan ditambahkan semua dokumen, buku, majalah, dan bahan-bahan multi media lain yang diadakan atau yang disumbangkan oleh organisasi-organisasi dan individu-individu di dalam dan luar Timor Leste, untuk membantu fungsi pencarian kebenaran CAVR.

CAVR merasakan tanggungjawab yang besar untuk koleksi yang unik dan luas ini. Baru-baru ini CAVR menyediakan satu ruangan di bagian barat untuk tujuan ini, dan pada bulan Mei, bertemu dengan Australian Volunteers International (AVI – Relawan Internasional Australia) untuk meminta mencari seseorang yang berpengalaman dalam pengelolaan dokumen, dengan kemampuan berbahasa yang sesuai, untuk memberikan saran CAVR mengenai perancangan, perlengkapan, pendirian dan pengelolaan sebuah pusat dokumentasi, dan menyediakan peningkatan kapasitas untuk staf Timor.             

3.  Rekonsiliasi Komunitas

Pada waktu tim-tim distrik CAVR pindah ke subdistrik ketiga pada bulan April, jumlah total dari pernyataan pelaku yang diterima adalah 369. Dalam dua bulan setelah itu, jumlahnya naik sampai 577. Pada akhir bulan Mei, CAVR mengadakan 51 audiensi untuk 264 dari kasus-kasus ini. Ada dua komentar yang bisa dibuat. Pertama, angka-angka ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk audiensi seperti ini. Para pelaku menganggap audiensi sebagai mekanisme yang efektif untuk diterima kembali dengan cara yang baik ke dalam komunitasnya, sementara korban dan komunitas menganggap audiensi sesuai dengan budaya dan merupakan proses yang pantas untuk menangani kekerasan masa lampau. Kedua, angka-angka juga menunjukkan bahwa permintaan melebihi jawaban dan sebuah timbunan sudah mulai menumpuk.

Bagaimanapun, setelah penjajakan yang dilakukan bersama pada bulan Maret (lihat Laporan Kemajuan Februari-Maret) oleh International Center for Transitional Justice (ICTJ – Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi) dan UNDP, dana sudah disetujui untuk mengangkat seorang staf tambahan untuk proses rekonsiliasi komunitas (PRK). Dana ini, diharapkan pada awal-pertengahan bulan Juni, akan memungkinkan staf PRK jumlahnya ditingkatkan dua kali lipat dan pemrosesan kasus-kasus dipercepat. Dibayangkan bahwa staf baru akan bertanggungjawab untuk menangani kasus-kasus yang masih menunggu untuk diadakan audiensi di subdistrik-subdistrik dimana CAVR sudah berkerja, serta masuk ke subdistrik-subdistrik baru dan menjalankan audiensi-audiensi demonstrasi yang bisa menjadi model yang jelas mengenai proses yang dijalankan ketika satu tim CAVR pertama tiba di subdistrik yang baru.

CAVR sudah memutuskan untuk memberikan prioritas kepada orang-orang yang baru kembali dari Timor Barat. Keputusan ini berdasarkan harapan bahwa calon deponen dari kelompok tersebut mungkin bermaksud menggunakan proses rekonsiliasi CAVR sesudah dilakukannya sosialisasi mengenai pilihan-pilihan rekonsiliasi oleh tim CAVR yang bekerja di Timor Barat. Dengan demikian CAVR melanjutkan menyambut para pengungsi yang kembali di Pusat Transit di Batugade, dan bekerjasama secara dekat dengan IOM dan UNHCR, untuk memastikan identitas dan alamat supaya calon deponden bisa diundang untuk memutuskan apakah mereka mau berpartisipasi atau tidak.

Evaluasi tentang proses rekonsiliasi yang disebutkan dalam Laporan Kemajuan Februari-Maret sudah diselesaikan pada bulan April. Wawancara-wawancara diadakan dengan 39 orang yang berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi – apakah sebagai deponen, korban, anggota panel atau pemantau dari komunitas. Sebuah laporan yang mendokumentasikan temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi studi ini akan diselesaikan pada awal bulan Juni. Temuan-temuan awal menunjukkan tingginya tingkat kepuasan mengenai proses tersebut dari komunitas-komunitas yang diwawancarai. Kritik-kritik yang diterima berfokus pada keterbatasan yang dibayangkan, baik yang berhubungan dengan cakupan kejahatan dalam mandat yang diberikan untuk ditangani Komisi, maupun  yang berhubungan dengan keberhasilan tim-tim distrik untuk menghubungi semua calon deponen di setiap komunitas.

·         Tanggal 7 April: Liquiça - Tibar: 1 Deponen, 1 Korban.

Alasan audiensi: Membawa senjata, melukai tanpa sengaja.

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 9 April:  Manufahi - 1 Deponen, 1 korban

Alasan audiensi: penahanan paksa & intimidasi.

Tindakan rekonsiliasi komunitas: Permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 16 April:  Dili - Fomento: 3 Deponen, 1 korban & komunitas

Alasan audiensi: pembakaran rumah, menghancurkan peternakan, pencurian makanan.

Tindakan rekonsiliasi komunitas: sehari dalam seminggu kerja bakti selama tiga bulan, permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 23 April:  Covalima - Maucutar: 9 Deponen, 6 Korban & komunitas

Alasan audiensi: pembakaran rumah, pencurian peternakan, pemukulan, intimidasi.

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 23 April: Oecusse - Sakato: 9 Deponen, 7 Korban & komunitas

Alasan audiensi: Pemukulan, ancaman

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi, membayar tais

·         Tanggal 25 April:  Maliana – Saburai: 3 Deponen, 6 Korban

Alasan audiensi: Memfitnah, ancaman, pemberian informasi yang tidak benar

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 30 April: Aileu - 4 Deponen, 10 Korban & komunitas

Alasan audiensi: penahanan paksa & intimidasi, pembakaran rumah, merusak  harta benda, pemukulan

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 1 Mei:  Oecusse – Taiboko: 4 Deponen, 2 korban & komunitas

Alasan audiensi: pembakaran rumah

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, bernjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 3 Mei: Dili – Fomento: 2 Deponen, 2 Korban, komunitas

Alasan audiensi: pembakaran rumah, membawa senjata.

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 5 Mei:  Oecusse – Pante Makasar: 3 Deponen, 5 korban, komunitas

Alasan audiensi: keanggotaan dalam kelompok milisi, pembakaran rumah, pencurian ternak

Tindakan rekonsiliasi komunitas: bayar denda 1 sapi, 25 kg beras, uang adat, permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 9 Mei:  Ainaro – Cassa 2 Deponen, komunitas

Alasan audiensi: anggota milisi tingkat rendah

Tindakan rekonsiliasi komunitas: rekomendasi untuk menghadiri kegiatan-kegiatan gereja yang akan datang, permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 13 Mei: Liquiça – Fatumasi: 1 Deponen, I Korban, komunitas

Alasan audiensi: Pembakaran rumah,

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi

·         Tanggal 13 Mei:  Ainaro – Suro Kraik: 2 Deponen, komunitas

Alasan audiensi: anggota milisi, memberi informasi kepada tentara Indonesia

Tindakan rekonsiliasi: kerja bakti, membersihkan halaman gereja 1 hari per minggu, permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 14 Mei:  Liquiça – Maumeta: 1 Deponen, komunitas

Alasan audiensi: pembakaran rumah, sopir milisi, pencurian peternakan

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 23 Mei: Maliana – Beamarae: 3 Deponen, 1 korban & komunitas

Alasan audiensi: anggota milisi dan aktivitas yang berkaitan, penghancuran harta benda

Tindakan rekonsiliasi komunitas: pembayaran 1 sapi kepada satu korban, satu belak  kepada korban lain, permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 23 Mei: Liquiça – Darulete: 5 Deponen

Alasan audiensi: Anggota milisi, membawa senjata

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi.

·         Tanggal 26 Mei:  Dili – Laskabubur: 2 Deponen, 2 Korban, komunitas

Alasan audiensi: Anggota milisi, bersekongkol dengan intel

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja selama satu tahun.

·         Tanggal 27 Mei: Lospalos – Com: 10 Deponen, 1 korban & komunitas

Alasan audiensi: pencurian, intimidasi, keterlibatan milisi pada tingkat rendah

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji tidak mengulangi

·         Tanggal 27 Mei: Liquiça – Loidahar: 3 Deponen, 2 Korban & komunitas

Alasan audiensi: anggota milisi & membawa senjata

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji tidak mengulangi

·         Tanggal 30 Mei:  Liquiça – Dato: 10 Deponen, 6 Korban

Alasan audiensi: anggota milisi, pemukulan, intimidasi, anggota kepolisian Indonesia

Tindakan rekonsiliasi komunitas: permohonan maaf, berjanji tidak mengulangi.

4.   Penerimaan (Acolhimento) dan dukungan korban

Selama dua bulan ini, staf dari Unit Penerimaan/Dukungan Korban CAVR  membantu memfasilitasi repatriasi sejumlah orang Timor Leste dari Timor Barat, dan sudah melakukan pengamatan terhadap pengungsi yang kembali di beberapa wilayah. Pekerjaan di sisi perbatasan Timor Leste ini sudah dilengkapi dengan program pengambilan pernyataan di Timor Barat yang melibatkan hubungan intesif dengan komunitas pengungsi, termasuk oleh para Komisaris Nasional CAVR dan staf nasional senior.

·         Pada bulan April, CAVR mengadakan pemantauan menyeluruh mengenai pengungsi yang kembali di daerah Suai. Pengungsi yang kembali di tiga subdistrik melaporkan tidak mengalami masalah keamanan (karena program rekonsiliasi CAVR dan kehadiran PNTL) tetapi mengalami kekurangan makanan.

·         Pada tanggal 14-15 Mei, CAVR mengunjungi beberapa lokasi di sepanjang perbatasan Oecusse-Timor Barat, untuk mengecek pengungsi yang kembali dengan komunitas-komunitas lokal dan para administrator, serta memantau bagaimana mereka diterima. 

·         Pada tanggal 22 Mei, staf CAVR bergabung dengan UNHCR di Pusat Transit Batugade untuk menerima 14 pengungsi yang kembali yang sedang dalam perjalanan pulang dari Kupang ke Laclubar, Viqueque, dan Lospalos. Staf CAVR  menyambut pengungsi di perbatasan, memberi informasi kepada mereka mengenai pekerjaan CAVR dan hubungannya dengan keadaan mereka, dan mendampingi kelompok terbesar dalam perjalanan mereka pulang ke Laclubar.

·         Pada tanggal 29 Mei, 7 pengungsi yang kembali melalui Pusat Transit Batugade dalam perjalanan ke Baucau, Laga dan Com yang kedatangan mereka disaksikan oleh PNTL dan UNPOL. Seperti dengan pengungsi lain yang kembali, kelompok ini, yang terdiri dari keluarga-keluarga mantan milisi yang masih berdinas dalam TNI, diterima oleh staf CAVR dan diberi informasi mengenai pekerjaan Komisi.

·         Audiensi korban sudah diadakan di 13 subdistrik pada akhir periode kerja 3 bulan di setiap subdistrik.

Latarbelakang mengenai situasi repatriasi sekarang

Kepulangan pengungsi dari Timor Barat terus terjadi, tetapi hanya dalam jumlah kecil-kecil. Indonesia sejak bulan Desember 2002 tidak lagi menyediakan dana untuk repatriasi, yang berarti bahwa orang yang ingin kembali harus membiayai sendiri (“repatriasi mandiri”), atau memilih ditempatkan secara ulang di Indonesia (sampai sekarang ke Sumba dan pulau-pulau lain). Tetapi pertemuan antara lembaga-lembaga dan pejabat Pemerintah Indonesia yang diadakan di Bali pada tanggal 10 Mei menyetujui, bahwa repatriasi terorganisir, masih dalam kepentingan Indonesia dan Timor Leste, untuk menstabilkan daerah-daerah perbatasan. Karena tidak ada pendanaan dari Indonesia, IOM menyetujui untuk menanggung sebagian dari pengeluaran tersebut, termasuk biaya pendaftaran serta beberapa biaya administrasi SATLAK (Satuan Pelaksana, lembaga Pemerintah Indonesia yang menjadi tempat koordinasi kegiatan repatriasi bagi kantor imigrasi, polisi, militer dan departemen-departemen lain), serta untuk mendanai sebuah kampanye informasi untuk masyarakat pengungsi yang diadakan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah lokal. Kesepakatan yang dihasilkan di Bali, juga meliputi dukungan IOM untuk sebuah survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Indonesia, mengenai orang Timor Leste yang masih tinggal di Timor Barat. Hasil survei yang akan juga mengumpulkan data mengenai berapa orang yang masih ingin kembali ke Timor Leste ini akan tersedia pada bulan Juni 2003.  Menurut pejabat-pejabat Indonesia, sekitar 9.000 keluarga Timor Leste masih tinggal di Timor Barat, dan dari jumlah itu kira-kira 5.300 keluarga adalah mantan militer, polisi, dan pegawai negeri sipil yang masih mendapatkan uang pensiunan atau gaji, dan dianggap hanya kemungkinan kecil bahwa mereka akan kembali. Indonesia memperkirakan kira-kira 2.000 keluarga (kebanyakan petani yang menganggur) yang paling mungkin ingin kembali.

5.  Informasi publik dan hubungan masyarakat

Unit Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik CAVR, menjalin hubungan aktif dengan media melalui siaran pers dan konferensi-konfersnsi pers rutin.  Siaran pers baru-baru ini mencakup pengambilan pernyataan CAVR dan kunjungan ke Timor Barat, sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Mari Alkatiri pada tanggal 9 April dan kunjungan Perdana Menteri di CAVR pada tanggal 14 April, serta informasi sebelum mengadakan Audiensi Publik mengenai “Perempuan dan Konflik” (lihat bagian atas). Untuk memperdalam pengertian media mengenai CAVR, Komisaris Nasional bertemu dengan redaktur-redaktur media lokal serta koresponden asing pada tanggal 16 April, untuk sebuah diskusi terinci mengenai peranan CAVR dalam rekonsiliasi dan pencarian kebenaran. Sebagai persiapan untuk Audiensi Publik mengenai perempuan, Televisi Timor Leste (TVTL) menyiarkan sebuah diskusi panel selama satu jam mengenai “perempuan dan konflik” pada tanggal 26 April. Narasumbernya Komisaris Jacinto Alves, anggota Parlemen dari partai FRETILIN, Cipriana Pereira dan para jurnalis. Audiensi Publik mengenai “perempuan dan konflik” yang diadakan pada tanggal 28-29 April, disiarkan langsung Radio Timor Leste dan Radio Timor Kmanek, yang menjangkau seluruh Timor Leste dan daerah-daerah perbatasan di Timor Barat. Audiensi juga disiarkan melalui TVTL dan diliput secara luas oleh media cetak lokal, yaitu Suara Timor Lorosae, Timor Post, Talitakum dan Perkumpulan HAK. Pada tanggal 17 Mei, Radio Timor Kmanek menyiarkan langsung audiensi korban yang diadakan di subdistrik Dom Aleixo, Dili. Memenuhi undangan dari CAVR, media distrik juga meliput beberapa kegiatan CAVR di lapangan, termasuk audiensi rekonsiliasi dan audiensi korban yang diadakan pada penutupan program kerja CAVR di setiap subdistrik yang berlangsung selama tiga bulan.                               

Tim radio CAVR memproduksi delapan program untuk disiarkan di seluruh Timor Leste pada bulan April-Mei. Program-program ini disiarkan oleh stasiun nasional, Radio Timor Leste dan jaringan Gereja Katolik, RTK, dan disampaikan untuk disiarkan semua stasiun radio komunitas lokal, termasuk Timor Barat. Sejak awal, tim telah memproduksi 23 program. Program-program tersebut melaporkan audiensi publik, audiensi rekonsiliasi komunitas, audiensi korban, berita yang berhubungan dengan pengungsi, buletin mingguan CAVR termasuk wawancara dengan Komisaris dan lain-lain, dan sediakan pelayanan pesan antara pengungsi di Timor Barat dan anggota komunitas/keluarga di Timor Leste. Pelayanan ini dimungkinkan melalui hibah dari USAID.

Selama bulan April-Mei, Unit Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik (COPI)  juga mendistribusikan 1.000 kaos, 800 stiker, dan 13 spanduk CAVR, termasuk di Timor Barat. Pada kaos ini ditulis pesan: “CAVR: Jalan Menujui Damai.” Selain itu 20.000 poster dan 20.000 brosur dicetak untuk didistribusikan. Semua produksi ini dimungkinkan karena hibah dari Pemerintah Jerman.

Dalam periode yang sama, staf COPI bekerjasama dengan sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di New York, International Centre for Transitional Justice (Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi), memproduksi sebuah video selama 40 menit mengenai keadilan di Timor Leste. Tim distrik CAVR akan memutar video ini di desa-desa di seluruh Timor Leste, mulai bulan Juni. 

Sistem Komunikasi

Sesudah menerima kiriman bagian terakhir peralatan pada bulan Mei, prasarana komunikasi telah lengkap di dua sayap gedung Comarca, dan semua bagian telah dihubungkan untuk suara dan data. Sebuah hubungan data tanpa kabel ke UNDP sedang diinstalasi, untuk menyediakan akses internet. Hubungan dengan Timor Telecom sekarang ini digunakan untuk sementara. Meskipun diperlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya, dengan menggunakan keahlian dari orang yang bekerja di dalam untuk menyelesaikan instalasi prasarana suara/data, Komisi bisa menghemat kurang lebih sebesar USD 50.000 dan akan meninggalkan sebuah sistem suara/data di tempat ini untuk tahun-tahun mendatang.

Instalasi sistem komunikasi sedang dilakukan oleh staf CAVR Romaldo Caetano dan Steve Malloch. Steve Malloch mulai bekerja pada tanggal 28 April, setelah direkrut sebagai Penasehat Teknologi Informasi melalui mekanisme “daftar 200” yang dikelola oleh UNDP. Steve bisa berbicara bahasa Tetun, serta berpengalaman luas mengenai komputer dan internet, termasuk pekerjaan perpustakaan digital, dia memiliki keterampilan dalam bidang elektronik, termasuk produksi audio dan video. Kalau sudah selesai, sistem baru ini akan menyediakan sebuah jaringan komputer internal yang memungkinkan pembagian informasi yang efisien dengan Komisi dan pengarsipan data penting yang bisa dipercaya.

6.   Kepemimpinan dan manajemen

CAVR menyambut staf Timor Leste baru pada bulan April-Mei sebagai berikut:

·         Santiago F Belo (Pengambil pernyataan, Kantor Nasional)

·         Octavio X Lopes (Pengambil pernyataan, Distrik Lospalos)

·         Gaspar de Sousa (Pengambil pernyataan, Distrik Lospalos)

·         Arthur Egas (Administrasi/Keuangan, Kantor Regional Baucau)

·         Maximiano Casimiro Luís (Logistik, Distrik Ermera)

·         Julião da Costa Cristovão Caetano (Audiensi Publik/Pengambilan Pernyataan, Kantor Nasional. Cris dulu bekerja di CAVR di Lospalos).

Tanggungjawab untuk memimpin CAVR, memutuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan mandat CAVR, dan menjaga hubungan dengan pihak-pihak penting yang berkepentingan, tetap berada di tangan ketujuh Komisaris Nasional CAVR yang disumpah pada tanggal 21 Januari 2002. Ketujuh Komisaris Nasional, sekarang dalam tahun kedua jabatannya, yaitu: Aniceto Guterres Lopes (Ketua), Pastor Jovito de Araújo (Wakil Ketua), Jacinto Alves (Pencarian Kebenaran), Olandina Caeiro (Bendahara), Isabel Guterres (Penerimaan/Dukungan Korban), José Estêvão Soares (Pencarian Kebenaran), Pendeta Agustinho de Vasconselos (Rekonsiliasi).

Komisaris Nasional mengadakan rapat pleno setiap dua minggu pada bulan April-Mei, dan beberapa rapat ad hoc di antara pleno-pleno tersebut, untuk menangani hal-hal yang timbul dan yang perlu tanggapan langsung. Pleno biasanya merupakan rapat satu hari penuh, tetapi kadang-kadang perlu hari yang kedua kalau kegiatan besar seperti audiensi publik, memerlukan perhatian dan persiapan yang lebih. Pada bulan April-Mei, para Komisaris pergi ke banyak tempat di Timor Leste, termasuk ke Oecusse, untuk mendukung tim dan Komisaris regional dalam audiensi rekonsiliasi dan dalam hal-hal lain. Mereka juga melakukan kunjungan panjang ke Timor Barat sebagai bagian dari langkah CAVR menjangkau komunitas pengungsi di sana. Para Komisaris, khususnya Ketua CAVR Aniceto Guterres Lopes, juga menangani semua penjelasan dan komentar untuk media (lihat bagian lain Laporan Kemajuan ini) serta hubungan tingkat tinggi dengan Pemerintah, para donor, dan pihak-pihak lain.

Bulan April-Mei merupakan periode yang sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan manejemen internal ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja semua aspek kerja CAVR. Kegiatan-kegiatan kunci adalah:

·         Penyelesaian peninjauan kelembagaan secara internal, yang melibatkan semua Komisaris Nasional dan Regional serta staf di kantor nasional dan semua kantor distrik, dalam sebuah proses tinjauan kembali yang partisipatoris. Laporan peninjauan kembali ini akan diselesaikan pada bulan Juni, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja.

·         Evaluasi Komisaris Regional. Komisaris Nasional menyelesaikan proses evaluasi kinerja Komisaris Regional, yang melibatkan wawancara dengan Komisaris Regional, masyarakat dan pemegang jabatan di komunitas distrik serta dengan staf CAVR. Laporan proses ini akan disediakan awal bulan Juni.

·         Konsolidasi mekanisme koordinasi antara tim nasional dan distrik. Ini termasuk rapat setiap dua minggu di kantor nasional antara Koordinator Regional semua tim seluruh Timor Leste dan Tim Manajemen Senior di Kantor Nasional. Ini sangat meningkatkan aliran informasi dan koordinasi di seluruh Komisi.

·         Dalam periode ini tidak ada posisi staf baru. Tetapi, sembilan (9) staf Timor Leste diangkat untuk mengisi posisi yang kosong karena staf yang bersangkutan berhenti bekerja di Komisi, atau untuk mengisi posisi staf yang sedang cuti melahirkan – tiga di kantor nasional, satu di kantor regional, dan lima di tim distrik.

·         Komisi, dengan dukungan dari UNDP mengkonsolidasikan paling sedikit untuk jangka waktu pendek sejumlah posisi penasehat internasional yang penting dalam periode tersebut. Penasehat-penasehat international telah direkrut, dan sudah mulai bekerja, dalam posisi-posisi berikut:

*        Penasehat Teknologi Informasi (Steve Malloch, mulai tanggal 28 April, akan didanai oleh Komisi Eropa, sekarang didanai dengan dana sementara oleh UNDP)

*        Penasehat Rekonsiliasi Komunitas (Ben Larke, mulai tanggal 9 Mei, akan didanai oleh Komisi Eropa, sekarang didanai dengan dana sementara oleh UNDP)

*        Penasehat Penelitian Sejarah (Akihisa Matsuno, mulai tanggal 28 April, didanai oleh Pemerintah Denmark)

*        Penasehat Pengambilan/Pemrosesan Pernyataan (Susana Barnes, mulai tanggal 21 Mei didanai oleh Pemerintah Denmark).

·         Proses rekrutmen untuk seorang penasehat senior untuk Divisi Pencarian Kebenaran sudah diselesaikan oleh UNDP, dan telah dipilih seorang calon.Tetapi, rekrutmen ini ditunda oleh karena dana donor belum tersedia.

Profil Internasional

Pada waktu Komisi beroperasi penuh, perhatian dari pers internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga pendidikan makin bertambah.

Audiensi publik mengenai perempuan pada bulan April menarik perhatian pers internasional dan laporan-laporan oleh Radio BBC, Associated Press, Sydney Morning Herald, The Jakarta Post, dan Suara Pembaruan. Program Asia-Pacific dari Radio Nasional ABC (Australia) memproduksi acara tentang kerja Komisi.

Hari ulang tahun pertama Restorasi Kemerdekaan membawa perhatian baru pers internasional pada Timor Leste, dan Komisi diangkat dalam banyak laporan. Televisi BBC World Service meliput kegiatan Komisi, khususnya audiensi rekonsiliasi komunitas, Time Magazine menulis sebuah artikel mengenai Komisi, dan Associated Press mendistribusikan sebuah tulisan mengenai Komisi.

Organisasi-organisasi non-pemerintah regional mengunjungi Komisi dalam periode ini, termasuk Focus on the Global South (Fokus pada Selatan Global – sebuah organisasi yang berpangkalan di Bangkok, Universitas Chulalongkorn, yang menanangi hak-hak kebijakan sosial, yang bekerja di seluruh wilayah Asia), Corso (sebuah organisasi non-pemerintah dari Selandia Baru dengan latar belakang berhubungan denganTimor Leste), International Initiatives for Dialogue (Insisiatif Internasional untuk Dialog, sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang advokasi di Filipina dengan latar belakang berhubungan dengan Timor Leste). Semua mengemukakan perhatian besar pada pekerjaan Komisi, dan ingin terus berbagi informasi mengenai pekerjaan dan pelajaran yang diambil Komisi dengan negara dan kawasan khususnya dalam hal hak asasi manusia, pembangunan perdamaian, dan rekonsiliasi.

Beberapa universitas dan perusahan penerbitan juga mengemukakan perhatiannya pada Komisi. Oxford University Press akan menerbitkan sebuah buku mengenai keadilan internasional dalam bulan-bulan yang akan datang, dan staf Komisi terlibat memberikan nasehat dan membantu penulisan bab tentang kerja Komisi untuk buku ini. Profesor Spencer Zifcak, Wakil Ketua cabang Australia dari International Council of Jurists (ICJ – Dewan Internasional Ahli Hukum), baru-baru ini mempresentasikan sebuah makalah pada suatu konferensi regional ICJ mengenai CAVR. Makalah akan diterbikan dalam waktu dekat. Staf Komisi membantu penelitian yang dilakukan oleh berbagai akademisi mengenai kerja Komisi, termasuk Dr Helen Hill yang akan memasukkan sebuah bab mengenai Komisi dalam bukunya yang akan datang. 

7.  Keuangan

Atas permintaan CAVR, Kantor Inspektur Jenderal memulai audit keduanya mengenai Keuangan CAVR pada bulan Mei. Audit ini adalah kegiatan yang sangat besar karena CAVR telah banyak berkembang sejak audit pertama pada 2002. Sesudah penyelesaian audit pada bulan Juni, pengamatan dan rekomendasi Inspektur Jenderal akan dikomunikasikan kepada para donor.

Pada tanggal 22 Mei, pemerintah Selandia Baru mengumumkan sebuah hibah besar yang tidak ditentukan untuk kegiatan tertentu, sebesar USD 260.000 untuk CAVR. Juga pada bulan Mei, USAID dan CAVR menandatangani sebuah kesepakatan untuk sebuah hibah dalam bentuk barang sebesar USD 24.162 untuk program radio mingguan CAVR dan liputan media untuk tiga audiensi publik. Pada periode yang sama, CAVR terlibat dalam pembicaraan mengenai pendanaan dengan Pemerintah Jepang, Irlandia, Swiss, Swedia, Komisi Eropa, dan UNDP. 

Selama periode ini, CAVR memulai pembayaran pajak secara retrospektif untuk lima gedung, kepada Unit Tanah dan Harta-Benda Departemen Kehakiman.

 

Presiden Xanana Gusmao memuji pekerjaan CAVR yang “inovatif”

Presiden Xanana Gusmão mengangkat secara khusus kerja CAVR dalam ceramah umum di Universitas Melbourne, pada 7 April 2003. Dalam membahas tema “Tantangan bagi Perdamaian dan Stabilitas,” Presiden Gusmão menguraikan kerja Komisi dan mengatakan bahwa CAVR adalah “Komisi Rekonsiliasi pertama yang didirikan di wilayah Asia” dan bahwa “dengan cara ini, bangsa Timor Leste yang kecil memimpin dalam promosi hak asasi manusia, dan membuat kontribusi nyata pada masalah bagaimana membangun perdamaian sesudah selama bertahun-tahun mengalami konflik.”

Professor Marcia Langton, guru besar Pengkajian tentang Orang Asli Australia, menjawab atas nama Universitas, dan memuji kontribusi Presiden Gusmão yang memberikan inspirasi untuk kerja rekonsiliasi. “Saya ingin menyampaikan di sini pada hari ini, betapa kerja Anda itu sangat inspiratif bagi banyak orang Aboriginal … Kepemimpinan Anda dalam hal rekonsiliasi menjadi menara api, yang orang lain tidak bisa tidak pasti mengikuti contoh tersebut,” katanya kepada Presiden.

Naskah lengkap ceramah Presiden Gusmão tersedia di www.unimelb.edu.au/ExtRels/majorations/

 

8.   Kunjungan dan tamu

Tanggal 2 April: penjelasan kepada Duta Besar Amerika Serikat, Joseph Rees.

Tanggal 7 April: diskusi mengenai pendanaan dengan Susannah Gordon, Konsul Jenderal Selandia Baru, Barbara Williams, manager program NZ Aid Asia dan Lynn de Silva, Manager Program NZ Aid untuk Timor Leste

Tanggal 8 April: pertemuan dengan Perdana Menteri Mari Alkatiri.

Tanggal 9 April: pertemuan dengan Presiden Parlemen, Francisco Guterres “Lu’ Olo”

Tanggal 14 April: kunjungan Kantor Nasional CAVR oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri

Tanggal 24 April: Colin Stewart, Kantor Urusan Politik UNMISET

Bulan April: Shalmali Guttal (Focus on the Global South, Bangkok)

Bulan April: Sue Cullen, CORSO (organisasi non-pemerintah Selandia Baru dengan latar belakang mengenai Timor Leste)

Tanggal 7 Mei: Ruby Rose L. Lora, APCET – Asia Pacific Coalition for East Timor -International Initiatives for Dialogue (organisasi non-pemerintah dalam bidang advokasi, berbasis di Filipina)

Tanggal 13 Mei: kunjungan Christine Perkins, Australian Volunteers International, untuk membicarakan kebutuhan CAVR

Tanggal 14 Mei: penjelasan di CAVR untuk John Michell, Counsellor, Australian Mission

Tanggal 19 Mei: kunjungan keliling kantor nasional dan penjelasan untuk kelompok wisatawan Intrepid

Tanggal 19 Mei: kunjungan John Waddingham, CHART, untuk membicarakan pengarsipan.

Tanggal 21 Mei: pertemuan dengan ANTAR (Australians for Native Title and Reconciliation, Orang Australia yang berjuang untuk hak tanah dan rekonsiliasi orang asli)

Tanggal 22 Mei: pembicaraan mengenai pengarsipan dengan Pedro Fernandes, Direktur Arsip Pemerintah

Tanggal 23 Mei: partisipasi dalam perayaan Perdana Menteri untuk Hari Peringatan Restorasi Kemerdekaan

Tanggal 27 Mei: pertemuan mengenai pendanaan bersama Carol Hanna, Wakil  Ireland Aid

Tanggal 27 Mei: kunjungan keliling Kantor Nasional dan penjelasan untuk Dr Gerhard Fulda, Duta Besar Jerman dan Kolonel Bruno Hasenpusch, Atase Militer Jerman.

Tanggal 28 Mei: pertemuan dengan John Pitt dari Pitt and Sherry Consulting Engineers

Tanggal 29 Mei: pertemuan dengan Dr Rui Quartin Santos, Duta Besar Portugal, untuk membicarakan penelitian CAVR mengenai tahun 1975

9.  Amandemen

Amandemen Regulasi 10/2001 yang disebutkan dalam Laporan Kemajuan Februari-Maret 2003 menjadi bahan penjelasan CAVR dan diskusi dalam Parlemen Nasional pada bulan Mei. Amendemen mengubah bahasa regulasi pasca-UNTAET, memberikan perpanjangan masa kerja CAVR selama 6-bulan, penyampaian laporan akhir CAVR kepada Presiden dan mendirikan sebuah komite untuk memantau dan melaporkan rekomendasi-rekomendasi. 

Secara prinsip amandemen tersebut sudah disetujui oleh Parlemen dan diharapkan akan dijadikan undang-undang pada bulan Juni.

______________________________________________________________

LAMPIRAN

Perempuan dan Konflik

Audiensi Publik Nasional, 28-29 April 2003

Kantor Nasional CAVR, bekas Comarca Balide, Dili

“Tidak ada hari tanpa pemerkosaan.”  Olga da Silva Amaral

Kaum perempuan Timor baru saja menyelesaikan dua hari mengemukakan kenyataan-kenyataan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Timor Leste selama 25 tahun konflik politik dan perang antara tahun 1974-1999. Dalam audiensi publik nasional yang diadakan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR), perempuan diberi panggung utama untuk mengungkapkan pengalaman mereka.

Selama dua hari CAVR, dipimpin oleh tujuh Komisaris Nasional orang Timor Leste, diketuai oleh pengacara hak asasi manusia terkenal Aniceto Guterres Lopes, mendengarkan 14 perempuan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, serta keluarga korban dan saksi pelanggaran terhadap orang lain. CAVR juga mendengarkan masukan dari beberapa saksi ahli.

Mário Carrascalão, Gubernur Provinsi Timor Timur di bawah rezim Indonesia dari tahun 1982-1992, memberi kesaksian di bawah sumpah. Ini untuk pertama kali CAVR mendengar kesaksian langsung dan di depan umum dari seorang anggota senior rezim Indonesia. Masukan lain disampaikan oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indonesia,  yang mengirimkan satu delegasi dari Jakarta ke audiensi ini, satu konsorsium kelompok-kelompok perempuan Timor Leste, satu tim penelitian dari organisasi-organisasi non-pemerintah Indonesia di Timor Barat yang meneliti kondisi di 74 kamp

pengungsian di Timor Barat setelah pemindahan paksa penduduk yang sangat besar pada bulan September 1999, dan seorang bekas pegawai negeri sipil Indonesia yang terlibat dalam pelaksanaan program keluarga berencana pemerintah di Timor Leste dari tahun 1983-1999.

Hasilnya adalah dua hari kesaksian tangan pertama dari kaum perempuan, yang sering sangat emosional dan menggelisahkan, bercampur dengan analisis penelitian mengenai institusi-institusi, kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek kunci di belakang pelanggaran-palanggaran tersebut. Di seluruh Dili, di rumah-rumah, pasar-pasar dan tempat-tempat kerja, orang-orang mengikuti Audiensi ini melalui televisi, dan di seluruh negeri orang-orang mendengarkan siaran langsung di radio. Seperti dikatakan seorang jurnalis luar negeri yang sedang mengunjungi distrik perbatasan Maliana pada hari kedua Audiensi, “Sepertinya seluruh Maliana mendengarkan siaran radio.”

Yang paling berkesan dari kedua hari tersebut adalah harga diri dan kekuatan batin perempuan-perempuan yang memberikan kesaksian. Berulang kali, ketika mereka mengingat kembali saat-saat yang paling buruk yang mereka alami dalam kehidupan mereka, perempuan-perempuan ini berhenti di tengah-tengah linangan airmata untuk menenangkan diri. Mereka berusaha keras untuk terus berbicara, karena mereka menganggap bahwa menceritakan pengalaman itu penting bagi mereka, dan masa kebisuan mengenai hal ini telah berakhir. 

“Desa kecil saya terletak di pegunungan, yang tidak bisa dimasuki mobil. Tidak pernah ada pimpinan yang datang menengok kami. Tetapi hari ini, dengan berkat Allah, CAVR membuka jalan untuk perempuan, untuk duduk dan menceritakan pengalaman kami kepada seluruh bangsa,” kata Olga da Silva Amaral pada waktu membuka kesaksiannya kepada CAVR pada hari pertama Audiensi.

Masing-masing kesaksian sangat mengesankan dan memberi bermacam-macam pengalaman yang mendalam bagaimana perempuan Timor menderita. Dalam melakukan seleksi perempuan untuk menyampaikan kesaksian pada audiensi publik, CAVR berusaha memberikan gambaran yang luas masa-masa kekerasan yang berbeda-beda dalam periode 25 tahun yang menjadi mandat CAVR, dan mengenai bermacam-macam keadaan perempuan pada masa-masa tersebut. 

Konflik sipil 1975

Selama konflik sipil tahun 1975, perempuan dijadikan sasaran kekerasan karena mereka atau anggota keluarga mereka dianggap menjadi anggota partai lawan. Contohnya, bukti ditemukan bahwa anggota FRETILIN menyiksa perempuan yang berhubungan dengan partai UDT, dan sebaliknya. Sebuah kejadian yang dramatis saat audiensi terjadi pada pagi hari pertama, ketika Rita da Silva sedang menyampaikan pengalamannya pada tahun 1975 diperkosa oleh anggota partai politik FRETILIN. Ketika dia berhenti sejenak, seorang perempuan lain yang menunggu untuk memberikan kesaksiannya berdiri dan maju, Victoria Henrique berteriak:

“Kakak saya menderita akibat pemerkosaan oleh anggota FRETILIN. Dan saya, anggota FRETILIN, diperkosa oleh anggota UDT. Kita sama-sama menderita di tangan laki-laki …”

Victoria berdiri di podium, dan memeluk Rita da Silva sambil berlinangan air mata,

“Kita telah meraih kemerdekaan, kita menderita karena bendera ini (dia memeluk dan menciumi bendera Timor Leste) … kita bersaudara … kita menuntut pemimpin-pemimpin politik Timor Leste untuk menjamin bahwa kejadian ini tak akan terulang lagi …”

Dia mengatakan bahwa kemerdekaan adalah untuk semua orang Timor Leste, dan menyerukan kepada para pemimpin politik untuk saling berangkulan seperti dia dan Rita yang saling berpelukan. Para hadirin berlinangan air mata dan bertepuk tangan dengan spontan.

Pastor Jovito Araújo do Rego, Wakil Ketua CAVR, menyarikan sesi ini dengan mengatakan bahwa  kesaksian yang pahit ini mengingatkan konsekuensi-konsekuensi konflik kepada laki-laki Timor yang merasa bangga memiliki budaya pejuang.

Militer Indonesia

Perempuan lain berbicara mengenai periode setelah militer Indonesia melakukan invasi besar-besaran pada bulan Desember 1975. Para hadirin mendengar bagaimana keluarga-keluarga melarikan diri ke pegunungan, dan seringkali perempuan terpisah dari suaminya yang mengangkat senjata untuk membela negaranya. Perempuan berbicara mengenai bagaimana anggota-anggota keluarga, terutama anak-anak, meninggal di gunung-gunung karena kekurangan makanan dan obat-obatan.

Maria Cardoso, seorang perempuan yang langsing pada usianya yang 50-an tahun, berbicara tentang usahanya selama bertahun-tahun untuk mempertahankan seluruh keluarganya ketika suaminya keluar-masuk dari tahanan tentara Indonesia sampai dia hilang pada tahun 1982 di wilayah pegunungan tengah Kablaki. Bagian yang mengerikan terjadi setelah suaminya hilang, dia sendiri ditahan oleh tentara Indonesia. Menceritakan kembali bagaimana 10 orang tentara membawanya ke tepi sungai untuk ditembak mati, dia menceritakan “tentara-tentara asing” yang memerintahkan dirinya supaya berlutut dan bersiap-siap untuk mati.

“Sepuluh senjata memaksaku ke tanah, sepuluh senjata mengelilingiku, sepuluh pucuk senjata diarahkan kepadaku  … tetapi aku masih mampu berkata  ‘Jangan bunuh aku dulu. Beri aku waktu untuk berdoa.’ Terus aku mengambil sedikit tanah dan mengusapkannya di dahiku, aku membuat tanda salib dan berdoa ‘Tuhan, suamiku berjuang untuk tanah ini. Kalau Engkau mau aku mati saat ini, silakan, tetapi kalau Engkau betul-betul maha kuasa, buatlah senjata-senjata ini tidak meledak di dada atau kepalaku.’ Setelah  aku berdoa … mereka tarik picunya tiga kali tetapi senjata mereka tidak berbunyi … Mereka … membawaku kembali ke rumah.”

Rumah Maria Cardoso dibakar tiga kali selama masa 25 tahun yang menjadi mandat Komisi: pada tahun 1974 anggota UDT membakar rumahnya dan mengambil semua harta-bendanya, pada tahun 1980 tentara Indonesia membakar rumahnya, dan pada tahun 1999 milisi MAHIDI membakar rumahnya.

“Semua pengalaman ini membuat saya menderita. Biaya hidup sehari-hari sungguh sulit didapatkan dan biaya untuk menyekolahkan anak-anak saya dapatkan dari berdagang kecil-kecilan. Tetapi dari pendapatan yang sedikit itu saya bisa membiayai sekolah anak-anak sampai ke perguruan tinggi, supaya mereka menjadi pintar dan berguna dalam membangun negara kita ini, negara merdeka Timor Leste.”

Para perempuan menceriterakan pengalaman mereka selama dasawarsa 1980-an, pada saat tentara Indonesia mendirikan aparatusnya di tingkat desa. Pengalaman Olga da Silva Amaral membuat semua yang hadir menangis bersamanya ketika dia menceriterakan tahun-tahun pelanggaran yang buruk di desanya, pengalaman yang katanya dialami oleh banyak perempuan di wilayah itu. Olga tinggal di desa pegunungan tengah yang bernama Mauxiga, yang sampai hari ini pun tidak bisa didatangi dengan mobil. Ia mengisahkan bagaimana pada tahun 1982 laki-laki di desanya dikirim ke pulau penjara Atauro oleh tentara Indonesia setelah terjadinya suatu operasi militer yang besar, yang membuat kaum perempuan Mauxiga sangat rentan. Olga berbicara tentang penderitaan yang dialami selama berbulan-bulan.

“Pada waktu itu perempuan ditahan di Pos Komando Militer Dare. Kami disiksa satu per satu oleh ABRI dan Hansip (satuan Pertahanan Sipil di bawah komando militer Indonesia). Sebelum saya diperkosa, mereka memukul kepala saya dengan kursi kayu sampai mengeluarkan darah. Saya dipukul dengan senjata api pada bagian tulang rusuk sampai saya terluka, punggung saya ditendang dengan sepatu militer sampai saya tidak bisa berjalan. Tetapi penyiksaan berlanjut terus. Telinga, tangan, dan kaki saya disetrum dengan listrik. Sampai-sampai saya merasa darah tidak mengalir dan saya merasa tidak punya kekuatan. Begitulah ketika mereka memperkosa saya … Mereka menyiksa saya seperti itu selama satu bulan …”

“Pada waktu itu, ABRI membangun gedung yang mereka sebut sekolah untuk menahan perempuan yang suaminya dibuang ke Atauro. Perempuan-perempuan ini diperintahkan untuk hidup bersama tentara. Setiap hari saya diinterogasi … Saya diperkosa dan disiksa … perempuan hamil dan ibu menyusui juga diperkosa. Anak-anak mereka menangis, tetapi tentara tidak mau peduli.”

Olga kemudian mengisahkan bagaimana ia dikurung di sebuah kakus selama tiga bulan, di tempat itu ia disiksa dan penganiayaan seksual terus berlanjut. “Tidak ada hari tanpa pemerkosaan.” Ia dibebaskan pada bulan April 1983 dan bergabung kembali dengan suaminya yang kembali dari Atauro akhir tahun itu.

Beatriz Miranda Guterres memberikan kesaksian mengenai bagaimana setelah pembantaian Craras tahun 1983, saat itu ia hamil dua bulan, ia dan keluarganya lari ke gunung agar aman. Setelah dihadang oleh tentara ia menyerah. Dalam menyampaikan kesaksiannya, Beatriz berbicara tentang bagaimana selama kurun waktu 10 tahun selanjutnya, ia terpaksa harus hidup denga tiga anak dari tentara Indonesia yang berbeda-beda. Dalam setiap kasus ia menjadi hamil, dan dalam setiap kasus tentara yang melakukannya kembali ke Indonesia meninggalkannya dengan anak hasil pemerkosaan. Ketika ia dipaksa hidup bersama tentara yang kedua, ia berbicara kepada dirinya sendiri: “Baik. Saya akan membagi badan saya menjadi dua. Setengah bagian bawah untuknya, tetapi setengah bagian atas untuk tanah air saya, tanah Timor Leste.”

Beatriz sekarang hidup di desanya bersama anak-anaknya. Ia bercerita tentang bagaimana ia diperlakukan dengan buruk oleh penduduk desa karena menjadi “istri tentara” tetapi sekarang penduduk desa menerima dirinya bersama anak-anaknya.

Dampak 1999

CAVR juga mendengarkan dampat kekerasan 1999 terhadap kaum perempuan.

Feliciana Cardoso hadir pada saat pembantaian di Gereja Suai pada tanggal 6 September 1999. Ia menyaksikan pembunuhan Pastor Francisco oleh anggota milisi yang pertama menembak dan kemudian menikamnya. Cardoso kemudian menyaksikan suaminya dibunuh, “tangannya dibentangkan seperti Yesus Kristus” ketika ia disembelih sampai mati dengan sebilah parang oleh anggota milisi. Bersama perempuan-perempuan lain dan anak-anak ia dipaksa menuju pos militer dan kemudian dibawa oleh milisi dan polisi menyeberang perbatasan ke Timor Barat. Ia dikurung di kantor polisi di Betun selama dua bulan sebelum melarikan diri dan kembali ke Timor Leste pada bulan November 1999.

Kesaksian yang menyakitkan diberikan oleh Ines de Conceição Lemos, ibu dari bekas staf lokal UNAMET Ana Lemos dari Ermera, yang diperkosa dan dibunuh pada bulan September setelah pemungutan suara 1999. Dona Ines berbicara tentang hari-hari menyedihkan anak perempuannya, ketika TNI dan milisi setempat Darah Merah menyiksa dan memperkosanya di halaman depan rumah tetangganya, sebelum ia dibawa pergi dari keluarganya dan dibunuh. Pakaian Ana dikembalikan kepada Dona Ines “dari sebuah kuburan tanpa nama di tengah hutan di Ermera.”

Pesan kepada bangsa

Pada akhir setiap kesaksian perempuan, Komisaris Nasional bertanya kepada mereka apakah mereka ingin menyampaikan pesan kepada pemimpin nasional, pejabat pemerintah, atau bangsa secara keseluruhan. Hal yang luar biasa terjadi setiap saat satu perempuan berhenti untuk mengumpulkan pikiran tentang pesan yang akan disampaikan. Setelah mengingat pengalaman pribadi yang sangat traumatis, menyampaikan kata-katanya sendiri dan meminta para pemimpin nasional untuk berpikir tentang kaum perempuan di seluruh negeri yang menderita seperti diri mereka.

Jangan hanya mondar-mandir dengan mobil kalian yang besar, atau terbang kesana kemari ke seluruh dunia. Di desa-desa seluruh tiga belas distrik ada sangat banyak janda atau anak yatim. Saya meminta kalian memberikan bantuan kepada mereka dalam kehiduan sehari-hari,” katan Victoria Henrique dari Liquiça.

Disiarkan ke seluruh negeri, pesan-pesan ini adalah pesan yang langsung dan pribadi kepada bangsa oleh perempuan yang harus banyak berjuang agar suara mereka didengar dalam pertemuan-pertemuan di desa-desa. Dengan cara yang sangat dasar, audiensi umum ini menumbuhkan semangat demokratis ini.

Mário Carrascalão

Selain pengalaman-pengalaman perempuan yang menyentuh hati, CAVR mendengarkan masukan-masukan ahli selama dua hari itu. Dalam kesempatan audiensi pertama dari seorang anggota serius rezim Indonesia di Timor Leste, bekas Gubernur Mário Carrascalão memberikan kesaksian selama dua jam. Carrascalão membacakan pernyataan yang ditulis dalam bahasa Portugis, dan memberikan penjelasan dalam bahasa Tetun. Ia sangat bersemangat, dan berbicara sangat langsung tentang pengalaman-pengalamannya sebagai orang Timor dalam sistem Indonesia.

Carrascalão memberikan kesaksian yang sangat luas, menyoroti banyak aspek dari bagaimana perempuan dianiaya sepanjang pendudukan Indonesia. Ia mengisahkan bagaimana sebelum tahun 1989 pemerintah sipil Timor Leste sangat kecil kekuasaannya dan tidak bisa meminta militer untuk  menangani pelanggaran-pelangaran tersebut. Ia mengisahkan bagaimana negeri ini sepenuhnya diputus dari komunitas internasional. Ia mengisahkan bagaimana sampai tahun 1989, Timor Leste sepenuhnya diperintah oleh pemerintah militer. “Intel ada di mana-mana.” Carrascalão menyebutkan bahwa sebelum 1989 pemerintah sipil Timor Leste sangat kecil kekuasaannya dan tidak bisa meminta militer untuk menindak pelanggaran-pelanggaran. Ia mengemukakan bagaimana negeri ini sepenuhnya diputus dari komunitas internasional.

“Timor Leste adalah negeri yang tertutup … tempat kepalsuan dan kebodohan … orang-orang yang datang ke sini bisa  berbuat apa saja. Ini rahasia.”

Carrascalão mengatakan bahwa militer Indonesia melakukan pendekatan yang sistematis untuk menganiaya kaum perempuan, bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah sesuatu yang insidental atau tidak disengaja. Ia memberikan banyak contoh praktek militer. Ia berbicara tentang bagaimana personil tentara tingkat rendah berusaha mendapatkan kenaikan pangkat dengan memberikan perempuan muda Timor Leste kepada tentara yang lebih tinggi pangkatnya.

‘Pejabat yang lebih tinggi diberi perempuan seolah-olah ini adalah fasilitas.’

Ia berbicara tentang praktek umum militer Indonesia mengadakan pesta dansa, dimana perempuan-perempuan muda Timor Leste dipaksa hadir dan menghibur tentara; perempuan-perempuan ini kemudian rentan menjadi sasaran penganiayaan seksual. Ia mengatakan bahwa perempuan dari keluarga campuran, ibu Timor dengan ayah Portugis, banyak menjadi sasaran penganiayaan itu. Carrascalão mengatakan bahwa istri tentara FALINTIL banyak yang dipaksa menjadi budak seksual oleh tentara Indonesia.

Ketika berbicara tentang program keluarga berencana (KB) pemerintah Indonesia, ia mengatakan bahwa pada prinsipnya tujuannya sama di Timor Leste dengan di bagian-bagianlain Indonesia. Ia menyebutkan bahwa ini bukanlah program khusus untuk Timor Leste, tetapi program nasional Indonesia. Akan tetapi, katanya, pelaksanaan yang baik tidak bisa dilakukan di Timor Leste karena saat itu berada dalam keadaan perang dan kehadiran militer sangat besar. Ia mengatakan bahwa di desa-desa, orang terganggu oleh program ini. Ia mengatakan bahwa orang-orang meminta bimbingan Gereja, dan bahwa program ini bertentangan dengan pendirian Gereja. Carrascalão juga berbicara tentang ribuan anak-anak yang mati akibat perang. Orang Timor bertanya mengapa orang bukan Timor dibawa masuk sebagai bagian dari program transmigrasi Indonesia, sementara orang Timor dibuat berhenti melahirkan anak. Ia juga mengatakan bahwa salah satu persoalan program keluarga berencana di Timor Leste, yang membuatnya berbeda dengan di bagian-bagian lain Indonesia, adalah kerahasiaan yang mengelilingi program ini – ia mengatakan bahwa orang tidak tahu atau tidak menyadari ikut dalam program ini.
 
Carrascalão juga berbicara tentang pembantaian tahun 1983 di Craras, yang terletak di distrik Viqueque di bagian timur negeri, dalam mana ratusan orang dikatakan telah dibunuh. “Kami menyebut desa ini desa janda,” katanya. Carrascalão menyebut Prabowo, menantu Presiden Suharto, sebagai tokoh kunci dalam pembantaian ini dan menceritakan bagaimana pembantaian ini merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan di dalam militer Indonesia, khususnya dengan Jenderal Murdani.

Dalam masukannya, Carrascalão memberikan angka-angka yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa sebagai Gubernur di tahun 1985, ia mengadakan survei seluruh Timor Leste dan memastikan bahwa pada waktu itu ada 40.000 anak yatim. Ia mengatakan bahwa ia hanya bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat bagi 5.000 dari anak-anak yatim ini. Ia juga memberikan angka penduduk dari tahun-tahun awal perang, membandingkannya dengan sensus Gereja tahun 1974. Ia mengatakan bahwa tahun 1974 Gereja Katolik di Timor Leste memperkirakan penduduk berjumlah 640.000; tetapi pada 1980 penduduk diperkirakan berjumlah 500.000.

Dalam ringkasannya, Ketua CAVR bertanya kepada Carrascalão apakah ia merasa menyesal telah menjadi Gubernur Timor Leste.

“Dalam jabatan saya sebagai Gubernur Timor Timur saya tidak pernah melanggar hukum Indonesia. Saya berusaha menggunakan hukum untuk memperbaiki kehidupan rakyat,” katanya yang mendapatkan aplaus dari sebagian besar hadirin.

 

“Saya menangis untuk pertama kali ketika terjadi pembantaian 12 November (1991) … Saya mundur dari jabatan gubernur pada tahun 1992 …”

Ditanya oleh Ketua CAVR apa yang menurutnya menjadi tujuan kekerasan terhadap perempuan, ia berkata,

“Tujuan kekerasan terhadap perempuan adalah memperkecil kekuatan perlawanan.”

Keluarga berencana

Masukan Carrascalão disusul dengan satu masukan oleh John Fernandes, seorang pegawai negeri sipil Indonesia yang bertugas mempromosikan program keluarga berencana di Kabupaten Manufahi di pesisir selatan dari tahun 1983 sampai 1999. Ia bersaksi tentang bagaimana program ini dilaksanakan di tingkat desa oleh militer dan pegawai sipil bersama-sama, bagaimana program bersama ini “diarahkan langsung oleh komandan militer,” dan bagaimana program ini dijalankan “terus-menerus dari tahun ke tahun.”

“Menurut saya program KB adalah strategi politik yang digunakan … oleh pemerintah Indonesia untuk memasukkan banyak orang Indonesia. Secara tidak langsung program ini juga membunuh penduduk asli Timor Leste. Saya mengatakan demikian karena ada obat khusus untuk mengobati dampak sampingan KB. Para perawat di rumahsakit akan memberikan obat ini kepada istri orang Indonesia sementara orang Timor Leste dibiarkan menderita.”

“… Bisa dikatakan bahwa program KB ‘dipaksakan’ karena dirancang dan diatur dari atas …”

Sebelumnya, pada hari pertama audiensi, CAVR mendengarkan masukan dari satu kelompok perempuan Timor. Perempuan-perempuan ini menyampaikan bahwa hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang ada di Timor Leste sebelum konflik telah memperparah konflik. Masukan ini mengkaji pengalaman-pengalaman perempuan sejak konflik antara partai-partai pada 1975, invasi militer Indonesia 1975, masa perlawanan di gunung-gunung dan pendudukan Indonesia, sampai periode referendum PBB 1999.

 

Kelompok ini menyimpulkan bahwa kaum perempuan Timor Leste mengalami bentuk-bentuk kekerasan khas seperti pemerkosaan, perkawinan paksa, dan perbudakan seksual. Kaum perempuan terjerat dalam lingkaran kekerasan, sementara para korban terus dikorbankan dan didiskriminasikan oleh keluarga dan anggota masyarakat setelah mengalami kekerasan. Dalam serangkaian rekomendasi, kelompok ini memfokuskan pada tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membantu pemulihan dan rehabilitasi perempuan korban.

Kesaksian Indonesia

Sebagai penutup audiensi hari pertama, CAVR mendengarkan masukan dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indonesia, yang dibentuk pada tahun 1998 setelah terjadinya kekerasan terhadap perempuan keturunan Cina pada masa ketika Presiden Suharto jatuh dari kekuasaan. Dalam delegasi dari Komnas Perempuan ada anggota-anggota dari Aceh dan Papua Barat, yang secara khusus mendapat sambutan hangat dari hadirin.

Dalam masukannya kepada CAVR, anggota-anggota delegasi ini berbicara tentang bagaimana pola kekerasan yang sama dengan yang digunakan terhadap perempuan Timor Leste dialami oleh perempuan di Aceh dan Papua Barat. Kesaksian mereka mengungkapkan bahwa audiensi seperti ini perlu dibuat untuk perempuan-perempuan yang masih mengalami kekerasan di bagian-bagian Indonesia.

Komisaris Komnas Perempuan Samsidar, yang berasal dari Aceh, berbicara tentang operasi-operasi militer Indonesia di Aceh antara 1994-1998 dimana perempuan menderita luar biasa.

“Saya teringat pada sebuah rumah di Aceh yang merupakan rumah pemerkosaan. Di rumah itu perempuan diperkosa setiap hari, tubuh mereka disakiti. Mereka dipaksa memasak dan mencuci untuk tentara, sementara di kamar-kamar rumah ini setiap hari terjadi pemerkosaan … Pemerkosaan dilakukan oleh angkatan bersenjata yang seharusnya bertanggungjawab melindungi penduduk …”

“Ketika Orde Baru menjalankan program ini, termasuk operasi militer, perempuan digunakan seperti tanah. Mengapa saya bilang begitu? Karena mereka seperti ladang dimana kekerasan bisa terjadi. Dalam keadaan ini perempuan tidak merasa dirinya manusia lagi. Yang dikenai kekerasan adalah perasaan mereka tentang diri mereka dan kemungkinan untuk hidup tanpa ketakutan. Kekerasan-kekerasan ini dilakukan terutama di tempat-tempat operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor Leste …”

“Di mana saja terjadi konflik, di Timor Leste, Aceh, Papua, di semua tempat ini – perempuan dieksploitasi.”

Samsidar juga berbicara tentang implikasi sosial dan budaya yang luas dari kekerasan terhadap perempuan:

“Menurut budaya kita, perempuan bertanggungjawab atas kehidupan keluarga. Ketika perempuan terkena kekerasan, seluruh keluarga yang mengalami kekerasan. Perempuan adalah simbol dari moralitas masyarakat, dan ketika mereka diperkosa dan dianiaya maka landasan moral masyarakat yang diperkosa dan dianiaya.”

Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR, bertanya kepada delegasi bagaimana CAVR bisa menetapkan pertanggungjawaban kelembagaan bagi kekerasan-kekerasan ini. Kamala Chandrakirana menjawab:

“Upaya untuk menetapkan pertanggungjawaban kelembagaan adalah perkembangan baru. Di Indonesia praktis ada kekebalan hukum, tidak hanya karena tidak adanya kemauan politik tetapi juga karena sistem hukumnya sangat terbelakang. Misalnya, hampir tidak mungkin mengumpulkan bukti dalam kasus pemerkosaan.

“Kami juga bekerja dengan pejabat-pejabat desa dan pemimpin dari semua agama untuk membuka dialog mengenai bagaimana menangani kekerasan terhadap perempuan.”

“Di Indonesia kami masih hidup dalam lingkaran kekebalan hukum. Kami menangani kasus-kasus di Aceh dan Papua secara hukum, tetapi karena menyadari keterbatasan sistem hukum kami juga bekerja pada tataran budaya dan politik.”

Ita Nadia dari delegasi berbicara tentang perlunya bekerja dengan lembaga-lembaga lokal dan nasional untuk menjamin perempuan korban kekerasan diterima dalam masyarakat:

“Keadilan datang dari suara korban. Di negeri baru sebagai masyarakat kita hanya bisa berkembang jika kita memasukkan korban sebagai bagian dari landasan masyarakat baru ini.”

Ia juga menyoroti perlunya landasan bersama di semua lembaga nasional, hukum dan kebijakan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, dan menyatakan bahwa “tangan dan hati Komnas Perempuan membuka solidaritas dengan perempuan korban di Timor Leste untuk bekerja bersama bagi perdamaian dan keadilan.”

Kesaksian dari Timor Barat

Kesaksian terakhir dari audiensi publik dua hari ini adalah masukan dari Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB), yang melakukan penelitian di kamp-kamp pengungsi seluruh Timor Barat pada tahun 2000.

Tim peneliti ini terdiri dari 45 perempuan yang bekerja di 74 kamp pengungsi di Timor Barat. Mereka berbicara tentang kondisi yang tegang di kamp-kamp, dan tantangan yang mereka hadapi ketika memasuki kamp-kamp dan melakukan penelitian mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana bagi perempuan keadaan di kamp-kamp merupakan kelanjutan dari kekerasan yang dialami banyak orang di Timor Leste.

Tim menyampaikan bagaimana kamp-kamp diorganisasikan secara sosial dalam stuktur lingkaran. Di bagian luar, yang memegang kontrol, adalah tentara Indonesia. Lingkaran selanjutnya adalah milisi, disusul oleh pegawai negeri sipil, dan di lingkaran dalam adalah orang biasa.

Tim mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di kamp berada dalam lingkaran kekerasan sejak saat mereka memasuki kamp sampai sekarang. Banyak terjadi kekerasan rumahtangga, perjudian, mabuk-mabukan, dan stres, dengan orang hidup menginjak satu sama lain. Mereka juga mengatakan bahwa ada banyak agresi oleh anggota-anggota milisi di kamp. Mereka mengatakan sepertinya banyak laki-laki melampiaskan kekecewaan politik dengan melakukan kekerasan terhadap perempuan di kamp-kamp. Jelas bagi TKTB bahwa anggota-anggota militer meniru banyak bentuk kekerasan yang digunakan oleh militer Indonesia.

Kesaksian-kesaksian ditutup, seperti ketika dibuka, dengan doa yang dipimpin oleh Suster Estochia yang menyertai Tim Kemanusiaan Timor Barat – yang tindakan ini sendiri merupakan tanda rekonsiliasi dan solidaritas dari rakyat ke rakyat yang berkembang dalam proses ini.

Kata-kata berikut diambil dari renungan akhir oleh Komisaris Nasional Olandia Caeiro pada akhir audiensi.

“Betapa besarnya kehormatan yang saya rasakan sebagai orang Timor dan sebagai perempuan setelah mengalami kejadian yang luar biasa selama dua hari ini. Dengan membuka hati mereka kepada kita suadara-saudara kita telah membawa kita dalam perjalanan melalui kegelapan yang hanya bisa kita bayangkan, tetapi juga memperlihatkan kepada kita sinar yang paling terang kekuatan, kepribadian, dan solidaritas mereka.

“… Masing-masing perempuan yang maju dengan keberanian besar berbicara kepada kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi berdiri di depan sebagai wakil dari ratusan, sesungguhnya ribuan perempuan yang mengalami teror dan kekerasan yang serupa … Timor Leste, Indonesia, dan dunia harus tahu apa yang terjadi di Timor Leste, sehingga hal ini tidak terjadi lagi, di sini dan di tempat-tempat lain.

“… Satu pertanyaan yang sering muncul di Timor Leste hari ini adalah siapa yang berhak atas kemerdekaan? Siapa yang berjuang dan paling menderita untuk kemerdekaan kita? Dalam diskusi ini peran perempuan tidak pernah mendapatkan tempat yang menjadi haknya … Kemerdekaan ini milik siapa? Jawabannya mencakup tempat besar bagi perempuan, dan kita tidak boleh melupakannya.

“… Dua hari ini merupakan pengalaman yang menyakitkan bagi banyak orang. Tetapi kita harus melalui kesakitan ini agar bisa belajar menyelesaikan masa lalu kita untuk membangun masa depan. Suara-suara mereka yang telah bersuara di sini jelas dalam satu hal – mereka meminta masyarakat, pemimpin politik dan keagamaan untuk membantu rakyat Timor Leste menghadapi masa lalu kekerasan besar-besaran terhadap perempuan, untuk belajar darinya sehingga di masa depan tidak ada lagi ketakutan dan kita bisa tumbuh tanpa konflik menuju kesejahteraan. Untuk mencapai ini kita perlu mengubah nilai-nilai yang memungkinkan ditolerirnya kekerasan terhadap perempuan. Para pelaku harus dibuat bertanggungjawab dan diadili atas perbuatan mereka melakukan kekerasan terhadap tubuh dan jiwa perempuan. Korban harus diberi tempat kehormatan tertinggi dan tidak pernah dipersalahkan atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Marilah kita menumbuhkan bunga-bunga dari masa lalu kita yang menyakitkan.”

Update May-April 2003